Ujian Berat KMP di 2016

JAKARTA - Membangun kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan adalah jalan demokrasi yang niscaya. Alasannya, jika semua kekuatan politik masuk dalam pemerintahan akan menciptakan oligarki kekuasaan yang berbahaya.

Maka itu, ikhtiar partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) untuk membangun kekuatan penyeimbang harusnya didukung segenap masyarakat, khususnya masyarakat sipil yang percaya dengan logika demokrasi.

"Ikhtiar membangun legislatif yang kuat adalah ikhtiar yang mulia yang akan memberikan efek keseimbangan dan sistem keseimbangan (check and balance) dalam tubuh organisasi negara," ujar Sekretaris Harian KMP, Fahri Hamzah dalam siaran persnya kepada Sindonews, Jumat (1/1/2016).

Namun, keberadaan KMP di tahun 2016 ini sedang diuji. Beberapa partai yang tergabung dalam KMP sudah memberi sinyal untuk bergabung dengan koalisi Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). "PAN sudah jelas mengumumkan bergabung dengan pemerintah meski menyatakan tetap di KMP," ucapnya.

Soliditas KMP tahun ini juga diuji melalui sikapnya dalam mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Freeport di DPR. Padahal, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pembentukan Pansus Freeport sangat penting untuk membongkar skandal perpanjangan kontrak dengan perusahaan tambang besar milik Amerika Serikat itu.

"Kekuasaan digunakan secara tidak bertanggung jawab, tapi apakah masyarakat sipil dan media masa akan mendukung? Inilah tantangan DPR 2016 agar media dan masyarakat sipil justru menjadikan DPR sebagai mitra dalam mengawasi pemerintahan yang semakin besar," jelasnya.

Baca: PAN Bergabung, Nama Kabinet Jokowi Jadi Kaki Lima.

Golkar Beri Isyarat Masuk Kabinet Jokowi-JK.