Jaksa Agung Prasetyo Disarankan Mundur Sebelum Di-reshuffle
Senin, 28 Desember 2015 - 21:13 WIB
Jaksa Agung Prasetyo Disarankan Mundur Sebelum Di-reshuffle
A
A
A
JAKARTA - Jaksa Agung HM Prasetyo disarankan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebelum di-reshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sikap ini dinilai lebih terhormat ketimbang di-reshuffle atau dicopot langsung oleh Jokowi.
Saran untuk mengundurkan diri didasari adanya dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut). Kasus yang ditangani di Kejaksaan Agung (Kejagung) ini prosesnya dinilai tidak jelas.
“Pecat Prasetyo,” ujar Direktur Center Budget for Analisis, Uchok Sky Khadafi dalam siaran persnya, Jakarta, Senin (28/12/2015).
Dia yakin, tidak jelasnya penanganan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial di Pemprov Sumut oleh Kejagung dipengaruhi latar belakang HM Prasetyo sebagai mantan politikus Partai Nasdem. "Tidak mungkin Nasdem makan Nasdem," ucapnya.
Sementara itu, Jokowi disarankan tidak perlu harus melalui reshuffle kabinet jilid II untuk mencopot HM Prasetyo dari jabatannya. Menurutnya, Jokowi sebagai presiden memiliki kewenangan untuk mengganti Jaksa Agung kapapun. "Kalau di-reshuffle masih ada penghargaan," ucapnya.
Baca: Peringatan Rizal Ramli ke Jokowi Soal Reshuffle Kabinet.
Saran untuk mengundurkan diri didasari adanya dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut). Kasus yang ditangani di Kejaksaan Agung (Kejagung) ini prosesnya dinilai tidak jelas.
“Pecat Prasetyo,” ujar Direktur Center Budget for Analisis, Uchok Sky Khadafi dalam siaran persnya, Jakarta, Senin (28/12/2015).
Dia yakin, tidak jelasnya penanganan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial di Pemprov Sumut oleh Kejagung dipengaruhi latar belakang HM Prasetyo sebagai mantan politikus Partai Nasdem. "Tidak mungkin Nasdem makan Nasdem," ucapnya.
Sementara itu, Jokowi disarankan tidak perlu harus melalui reshuffle kabinet jilid II untuk mencopot HM Prasetyo dari jabatannya. Menurutnya, Jokowi sebagai presiden memiliki kewenangan untuk mengganti Jaksa Agung kapapun. "Kalau di-reshuffle masih ada penghargaan," ucapnya.
Baca: Peringatan Rizal Ramli ke Jokowi Soal Reshuffle Kabinet.
(kur)
