JK dan HM Prasetyo Perlu Bercermin dari Setya Novanto

JAKARTA - Mundurnya Setya Novanto dari jabatannya sebagai Ketua DPR harus menjadi contoh bagi pejabat negara yang terindikasi melakukan penyalahgunaan kewenangan.

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mencontohkan salah satu pejabat negara yang perlu bercermin dari sikap Setya Novanto adalah Jaksa Agung HM Prasetyo.

"Ini harusnya dicontoh oleh para pejabat tinggi di Indonesia lainnya yang sudah tercium publik menyalahgunakan kekuasaannya," ujar Siti melalui sambungan telepon, Sabtu (26/12/2015).

Dia mengatakan, HM Prasetyo terindikasi menyalahgunakan kewenangannya sebagai Jaksa Agung, karena enggan mengusut kasus yang melibatkan petinggi Partai Nasdem. Apalagi, HM Prasetyo sebelum resmi dilantik sebagai Jaksa Agung merupakan kader Partai Nasdem.

Menurutnya, dasar Jaksa Agung untuk mengusut kasus tersebut sudah kuat dengan adanya pengakuan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem Patrice Rio Capella menerima uang senilai Rp200 juta.

Apalagi, Rio juga telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Gubernur Sumatra Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan Istrinya Evi Susanti.

"Selain itu Ketua Mahkamah Partai Nasdem, OC Kaligis juga telah ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara tersebut," jelasnya.

Namun sebaliknya, HM Prasetyo terus-menerus menegaskan akan mengusut kasus Setya Novanto dalam kasus Freeport. Nuansa politis sikap HM Prasetyo semakin kental tidak mau memberikan bukti rekaman asli milik bos PT Freeport Indonesia ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dalam melakukan proses penyelidikan terkait dugaan peanggaran etik.

"Begitu juga dengan JK yang terhadap Setya Novanto mendorong keras pengusutan dan sidang MKD, namun ketika ipar dan keponakannya bertemu pemilik Freeport McMoran, James Moffet atau Jim Bob dia bela sebagai pertemuan biasa antar pengusaha," ketusnya.

Maka itu, baginya HM Prasetyo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) harus mengikuti jejak Setyo Novanto berani mundur dari posisinya sebagai Ketua DPR.

"Mereka (JK dan Prasetyo) harus mau menggunakan urat malu mereka untuk mundur. Bagaimanapun etika berada di atas hukum. Di sini jelas intergritas mereka telah diserang. Dimata publik, mereka tidak lagi punya kredibilitas yang membuat publik mencemooh," tandasnya.

Baca: Demi Kepentingan Rakyat, Setya Novanto Mundur.