Jokowi Dituntut Copot Jaksa Agung
Rabu, 16 Desember 2015 - 20:06 WIB
Jokowi Dituntut Copot Jaksa Agung
A
A
A
JAKARTA - Koalisi Pemuda Anti Suap (Kopas) menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Jaksa Agung HM Prasetyo. Tuntutan itu berdasarkan fakta bahwa Prasetyo telah menodai perjuangan Jokowi dalam bidang hukum yang tertuang dalam Nawacita.
Koordinator Kopas, Wawan Muliawan menegaskan, konflik kepentingan menjadi faktor utama buruknya kinerja Kejaksaan Agung di bawah kendali Prasetyo. "Jaksa Agung terlibat dalam pertikaian politik. Akibatnya proses hukum menjadi budak kekuasaan, utamanya kepentingan Prasetyo sebagai kader Partai Nasdem," kata Wawan dalam rilis kepada Sindonews, Rabu (16/12/2015).
Apa yang menjadi tuntutan Kopas bukan isapan jempol. Pertama, Prasetyo terindikasi berada dalam konstelasi kasus dugaan suap yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara, OC Kaligis, dan mantan Sekjen Partai Nasdem Rio Capella.
Menurut Wawan, keterkaitan Rio, OCK dan Prasetyo sebagai kader Partai Nasdem tidak dapat dikesampingkan. "Tidak mungkin Prasetyo clear, saat OCK dan Rio menjanjikan penyelesaian kasus Gatot di Kejaksaan dengan mengabaikan Prasetyo yang juga berasal dari partai yang sama", ungkap Wawan.
Prasetyo juga dinilai tendensius karena secara tiba-tiba mengumumkan penyelidikan kasus Setya Novanto yang masih dalam pemeriksaan etik di DPR.
"Kasus Setya Novanto menunjukan Prasetyo menjalankan fungsi ganda sebagai penegak hukum dibawah Presiden, dan kader partai yang harus agresif menyikapi lawan politik", lanjut Wawan.
Koordinator Kopas, Wawan Muliawan menegaskan, konflik kepentingan menjadi faktor utama buruknya kinerja Kejaksaan Agung di bawah kendali Prasetyo. "Jaksa Agung terlibat dalam pertikaian politik. Akibatnya proses hukum menjadi budak kekuasaan, utamanya kepentingan Prasetyo sebagai kader Partai Nasdem," kata Wawan dalam rilis kepada Sindonews, Rabu (16/12/2015).
Apa yang menjadi tuntutan Kopas bukan isapan jempol. Pertama, Prasetyo terindikasi berada dalam konstelasi kasus dugaan suap yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara, OC Kaligis, dan mantan Sekjen Partai Nasdem Rio Capella.
Menurut Wawan, keterkaitan Rio, OCK dan Prasetyo sebagai kader Partai Nasdem tidak dapat dikesampingkan. "Tidak mungkin Prasetyo clear, saat OCK dan Rio menjanjikan penyelesaian kasus Gatot di Kejaksaan dengan mengabaikan Prasetyo yang juga berasal dari partai yang sama", ungkap Wawan.
Prasetyo juga dinilai tendensius karena secara tiba-tiba mengumumkan penyelidikan kasus Setya Novanto yang masih dalam pemeriksaan etik di DPR.
"Kasus Setya Novanto menunjukan Prasetyo menjalankan fungsi ganda sebagai penegak hukum dibawah Presiden, dan kader partai yang harus agresif menyikapi lawan politik", lanjut Wawan.
(hyk)
