Moeldoko: Inovasi dan Kebijakan Pemerintah Harus Sejalan
Jum'at, 11 Desember 2015 - 23:19 WIB
Moeldoko: Inovasi dan Kebijakan Pemerintah Harus Sejalan
A
A
A
DEPOK - Mantan Panglima Moeldoko mengatakan, inovasi yang dihasilkan anak negeri tidak akan berkembang jika tidak didukung kebijakan. Contohnya, banyak anak Indonesia yang memiliki kemampuan berinovasi namun tidak dapat dikembangkan karena tidak ada kebijakan yang mendukung.
"Inovasi yang dihasilkan anak negeri harusnya dikapitalisasi oleh negara. Yang terjadi saat ini, ada kendala antara invonasi dengan kebijakan," kata Moeldoko saat memberi kuliah umum 'Inovasi dan Semangat Kebangsaan' di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI) Depok, Jumat (11/12/2015).
Dikatakan, agar dapat berkembang maka inovasi harus dilakukan dan ditindaklanjuti menjadi sesuatu yang bermanfaat.
Karena kebijakan yang mendukung inovasi akan menggerakkan keinginan orang untuk berinovasi. "Kalau tidak diakomodasi maka bisa dibayangkan Indonesia ke depannya," katanya.
Yang perlu dipikirkan untuk memajukan inovasi adalah bagaimana menselaraskan inovasi dan kebijakan. Jika keduanya sudah selaras maka akan banyak inovasi yang ditemukan dan dirasakan bermanfaat bagi masyarakat banyak. "Persoalannya adalah payung hukum yang tidak mendukung inovasi tersebut," katanya.
Lantaran tidak terakomodasi, maka ada sejumlah anak bangsa yang kemudian memilih untuk ke luar negeri. Hal itu disebabkan karena tidak adanya kebijakan yang mendukung tersebut.
"Maka jangan sampai ada pemikiran karena tidak diakomodasi dengan baik maka mereka lari ke luar negeri kemudian inovasinya dikembangkan disana," ungkapnya.
Untuk itu, kata Moeldoko, harus diberikan kebijakan dan kemudahan supaya mendorong inovator untuk berinovasi. Kebijakan yang diberikan dengan mempermudah maka anak bangsa akan tertantang berinovasi. "Negara belum mengkapitalisasi dengan baik," katanya.
Moeldoko juga mengigatkan tentang paradigma perang baru. Yang dimaksud perang baru adalah perang yang tidak didominasi oleh Negara, tidak memiliki front yang jelas dan sulit dibedakan antara kombatan dan non-kombatan.
Salah satu contohnya adalah perang kebudayaan yang saat ini hampir melanda semua negara, termasuk Indonesia sejak beberapa tahun lalu.
"Perang ini menggoyang keyakinan masyarakat atas kepercayaan misalnya dengan mempertanyakan apakah Pancasila masih valid saat ini. Kondisi yang ada saat ini menimbulkan pertanyaan. Kalau selalu mempertanyakan maka itu bagian dari serangan kebudayaan," katanya.
Wakil Rektor I bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bambang Wibawarta menambahkan, saat ini secara tidak sadar kita mengkonsumsi soft power asing yang mempengaruhi masyarakat.
Misalnya kemasan budaya asing yang tentunya ada ideologi tertanam di dalamnya. "Untuk itu perlu dikemas budaya Indonesia yang baik. Menanamkan nilai Indonesia dalam kemasan budaya yang juga bisa dinikmati," katanya.
UI sendiri, kata dia, sudah ada mata kuliah Pembentukan Kepribadian yang menanamkan nilai ke-Indonesiaan. Untuk memperkuat soft skill, kata dia, harus dengan cara itu. "Ada inovasi yang harus diwujudkan kemudian dikonsumsi oleh kita sendiri," pungkasnya.
"Inovasi yang dihasilkan anak negeri harusnya dikapitalisasi oleh negara. Yang terjadi saat ini, ada kendala antara invonasi dengan kebijakan," kata Moeldoko saat memberi kuliah umum 'Inovasi dan Semangat Kebangsaan' di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI) Depok, Jumat (11/12/2015).
Dikatakan, agar dapat berkembang maka inovasi harus dilakukan dan ditindaklanjuti menjadi sesuatu yang bermanfaat.
Karena kebijakan yang mendukung inovasi akan menggerakkan keinginan orang untuk berinovasi. "Kalau tidak diakomodasi maka bisa dibayangkan Indonesia ke depannya," katanya.
Yang perlu dipikirkan untuk memajukan inovasi adalah bagaimana menselaraskan inovasi dan kebijakan. Jika keduanya sudah selaras maka akan banyak inovasi yang ditemukan dan dirasakan bermanfaat bagi masyarakat banyak. "Persoalannya adalah payung hukum yang tidak mendukung inovasi tersebut," katanya.
Lantaran tidak terakomodasi, maka ada sejumlah anak bangsa yang kemudian memilih untuk ke luar negeri. Hal itu disebabkan karena tidak adanya kebijakan yang mendukung tersebut.
"Maka jangan sampai ada pemikiran karena tidak diakomodasi dengan baik maka mereka lari ke luar negeri kemudian inovasinya dikembangkan disana," ungkapnya.
Untuk itu, kata Moeldoko, harus diberikan kebijakan dan kemudahan supaya mendorong inovator untuk berinovasi. Kebijakan yang diberikan dengan mempermudah maka anak bangsa akan tertantang berinovasi. "Negara belum mengkapitalisasi dengan baik," katanya.
Moeldoko juga mengigatkan tentang paradigma perang baru. Yang dimaksud perang baru adalah perang yang tidak didominasi oleh Negara, tidak memiliki front yang jelas dan sulit dibedakan antara kombatan dan non-kombatan.
Salah satu contohnya adalah perang kebudayaan yang saat ini hampir melanda semua negara, termasuk Indonesia sejak beberapa tahun lalu.
"Perang ini menggoyang keyakinan masyarakat atas kepercayaan misalnya dengan mempertanyakan apakah Pancasila masih valid saat ini. Kondisi yang ada saat ini menimbulkan pertanyaan. Kalau selalu mempertanyakan maka itu bagian dari serangan kebudayaan," katanya.
Wakil Rektor I bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bambang Wibawarta menambahkan, saat ini secara tidak sadar kita mengkonsumsi soft power asing yang mempengaruhi masyarakat.
Misalnya kemasan budaya asing yang tentunya ada ideologi tertanam di dalamnya. "Untuk itu perlu dikemas budaya Indonesia yang baik. Menanamkan nilai Indonesia dalam kemasan budaya yang juga bisa dinikmati," katanya.
UI sendiri, kata dia, sudah ada mata kuliah Pembentukan Kepribadian yang menanamkan nilai ke-Indonesiaan. Untuk memperkuat soft skill, kata dia, harus dengan cara itu. "Ada inovasi yang harus diwujudkan kemudian dikonsumsi oleh kita sendiri," pungkasnya.
(nag)
