Alasan BNPT Buat SOP Sinergi Pengawasan Wilayah Perbatasan

JAKARTA - Indonesia pernah merasakan dampak langsung akibat lemahnya sistem pengawasan di wilayah perbatasan. Pergerakan organisasi teroris transnasional di beberapa tahun silam, seperti yang dilakukan kelompok Jamaah Islamiyah, bertumpu pada wilayah perbatasan.

Maka itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuat Standar Operation Prosedure (SOP) untuk mensinergikan seluruh stakeholders dan bersama melakukan pengawasan wilayah perbatasan sesuai amanat UU yang menempatkan BNPT sebagai lembaga koordinatif dalam pencegahan aksi terorisme.

"Kita harus perbaiki sistem pengawasan perbatasan kita, jangan sampai Indonesia kecolongan lagi soal terorisme ini, semua kita lakukan demi keamanan nasional negara kita," ujar Kepala BNPT, Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Saud Usman, dalam siaran persnya, Jumat (11/12/2015).

Dia mengatakan, sejumlah nama gembong teroris, seperti Azahari dan Noordin Top terbukti menggerakkan kelompoknya melalui perbatasan Filipina-Malasyia-Indonesia. Pergerakan kelompok teroris di wilayah tersebut tidak terbatas pada penyelundupan para pelaku teroris saja, melainkan penyelundupan senjata yang digunakan untuk kegiatan terorisme.

Dia menambahkan, teori masuknya para pelaku terorisme ke Indonesia dengan memanfaatkan lemahnya sistem pengawasan perbatasan bukan sekadar isapan jempol. Bahkan, kata dia, sejumlah mantan anggota jaringan terorisme telah membenarkan teori ini.

"BNPT menyadari bahwa masing-masing instansi aparat keamanan dan stakeholders wilayah perbatasan telah memiliki aturan dan SOP tersendiri dalam pengamanan dan pengawasan ancaman terorisme," terangnya.

Baca: Indonesia Kutuk Teror Bersenjata di Paris.