Reshuffle Kabinet, Cermin Kemampuan Manajerial Jokowi

JAKARTA - Salah satu alasan melakukan reshuffle kabinet jika dinilai adanya kegagalan kinerja menteri. Namun, dalam sistem presidensial kegagalan kabinet bisa merujuk pada presiden berfungsi sebagai manajerial.

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis menjelaskan, kedudukan seorang menteri di kabinet adalah sebagai pembantu presiden.

"Pilihannya dua, tidak (reshuffle) sama sekali, manajemen Pak Jokowi diperbaiki. Mungkin ketegasan dan fokus terhadap setiap perintah yang diperbaiki, dan tidak perlu mengubah komposisi," ujar Margarito dalam acara diskusi bertajuk Kabinet 100 Persen Jokowi di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (15/11/2015).

Dia mengakui melakukan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Jokowi selaku Presiden. Namun, diingatkan olehnya, reshuffle harus mempertimbangkan fungsi utama Pemerintahan dalam menjalankan konstitusi.

"Segi konstitusi, menteri-menteri yang ada sekarang ini orang-orang Jokowi, tidak ada orang yang memikul tanggung jawab konstitusional kecuali presiden," jelasnya.

Dia menambahkan, dalam kabinet kemampuan kepemimpinan seorang presiden sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja kabinet yang baik. "Oleh karena itu, dari segi konstitusi apakah menteri-menteri yang payah apa presiden. Dia tidak boleh lebih jago dari Pak Jokowi," ucapnya.

Baca: Masuknya PAN Menambah Konflik Internal Kabinet Kaki Lima.