Eks Ketua Komnas HAM Nilai Pemerintah Tak Serius Usut Kasus HAM

JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2007-2012, Ifdhal Kasim menilai Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) tidak serius menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.Terlebih upaya rekonsiliasi yang dipilih pemerintah untuk menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu juga dinilainya tidak jelas."Saya kira tidak begitu serius ya, kita juga tak tahu apakah memang ada rekonsiliasi atau tidak, karena mengambang," ujar Ifdhal kepada Sindonews, Rabu 11 November 2015.Lebih lanjut dia mengungkapkan, sebenarnya saat Tedjo Edhy Purdijatno menjabat Menteri Koor‎dinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), upaya penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sudah terlihat."Setelah pergantian (reshuffle jilid I), Menko Polhukam dijabat Luhut, ‎kita tidak lihat lagi ada langkah yang jelas ke arah penyelesaian kasus pelanggaran HAM, apakah rekonsiliasi atau pengadilan HAM Ad Hoc, dua-duanya kabur," tuturnya.Adapun tujuh kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang telah dilaporkan Komnas HAM ke Kejagung adalah peristiwa Trisakti Semanggi I tahun 1998 dan Semanggi II tahun 1999, peristiwa kerusuhan Mei 1998, peristiwa penghilangan orang sepanjang 1997-1998.Kemudian peristiwa Talangsari Lampung tahun 1989, peristiwa 1965-1966, peristiwa penembakan misterius sepanjang periode 1982-1985 serta peristiwa Wasior tahun 2001 dan Wamena tahun 2003 di Papua.Pilihan:Hendardi: Soeharto Banyak Catatkan Praktik AntikepahlawananBamsoet: Emang Gue Pikirin Ancaman Golkar Kubu Agung