Soal SE Hate Speech, Jokowi Patut Tiru Kesabaran SBY
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya meniru kesabaran Presiden ke-6 Indonesia Suliso Bambang Yudhoyono (SBY) yang selama 10 tahun menjadi menjabat tak pernah mengeluarkan aturan apapun untuk penanganan ujaran kebencian atau hate speech.
Sementara Jokowi baru menjelang setahun menjabat, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait hate speech tersebut.
"Presiden SBY berapakali ia dikritik dan dihina, tidak terhitung, presiden yang relatif lebih demokratis, tidak pernah mengeluarkan SE selama pemerintahannya," ujar Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago kepada Sindonews, Sabtu (7/11/2015).
"Patut ditiru kesabarannya dalam alam demokrasi, siap dikritik dan dihina, memimpin adalah menderita paling tidak ada juga benarnya," sambungnya.
Pangi mengatakan, nilai utama perjuangan demokrasi adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan menyuarakan aspirasi yang bertanggung jawab. Demokrasi lahir mengantikan nilai lama yaitu feodalisme, raja selalu benar, mengkritik raja mengkritik Tuhan, raja tidak pernah salah, hampir sulit ruang kritik bagi raja.
"Lalu masuk nilai-nilai baru yaitu demokrasi yang mengantikan nilai-nilai lama tadi. Proses pergeseran nilai-nilai lama ke nilai baru memang bukan persoalan yang gampang," jelasnya.
Lanjut Pangi, demokrasi membawa nilai utama yaitu raja tidak selalu benar dan raja boleh dikritik. Demokrasi mengantikan nilai lama seperti feodalisme. "Nah kalau ada presiden yang antikritik berarti sudah sama dengan feodalisme," tegasnya.
Sementara itu, lanjut Pangi, republik adalah insentif dari demokrasi. Re artinya kembali, sedangkan publik = ke rakyat. Pemerintahan yang kembali ke tangan rakyat. Artinya rakyat yang mengawasi dan mengkritik pemerintah.
"Terkadang benar juga, bisa mengkonfirmasi bahwa kepemimpinan sipil punya potensi lebih otoritarian dibandingkan pemimpin dari kalangan militer. Rezim ini mulai tidak nyaman dengan kritik, arahnya sudah mulai bergerak ke sana," pungkas Pangi.
PILIHAN:
Target Tak Tercapai, Fadli: Reshuffle Jilid II Harus Segera
Batasan SE Hate Speech Dinilai Abu-abu
Sementara Jokowi baru menjelang setahun menjabat, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait hate speech tersebut.
"Presiden SBY berapakali ia dikritik dan dihina, tidak terhitung, presiden yang relatif lebih demokratis, tidak pernah mengeluarkan SE selama pemerintahannya," ujar Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago kepada Sindonews, Sabtu (7/11/2015).
"Patut ditiru kesabarannya dalam alam demokrasi, siap dikritik dan dihina, memimpin adalah menderita paling tidak ada juga benarnya," sambungnya.
Pangi mengatakan, nilai utama perjuangan demokrasi adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan menyuarakan aspirasi yang bertanggung jawab. Demokrasi lahir mengantikan nilai lama yaitu feodalisme, raja selalu benar, mengkritik raja mengkritik Tuhan, raja tidak pernah salah, hampir sulit ruang kritik bagi raja.
"Lalu masuk nilai-nilai baru yaitu demokrasi yang mengantikan nilai-nilai lama tadi. Proses pergeseran nilai-nilai lama ke nilai baru memang bukan persoalan yang gampang," jelasnya.
Lanjut Pangi, demokrasi membawa nilai utama yaitu raja tidak selalu benar dan raja boleh dikritik. Demokrasi mengantikan nilai lama seperti feodalisme. "Nah kalau ada presiden yang antikritik berarti sudah sama dengan feodalisme," tegasnya.
Sementara itu, lanjut Pangi, republik adalah insentif dari demokrasi. Re artinya kembali, sedangkan publik = ke rakyat. Pemerintahan yang kembali ke tangan rakyat. Artinya rakyat yang mengawasi dan mengkritik pemerintah.
"Terkadang benar juga, bisa mengkonfirmasi bahwa kepemimpinan sipil punya potensi lebih otoritarian dibandingkan pemimpin dari kalangan militer. Rezim ini mulai tidak nyaman dengan kritik, arahnya sudah mulai bergerak ke sana," pungkas Pangi.
PILIHAN:
Target Tak Tercapai, Fadli: Reshuffle Jilid II Harus Segera
Batasan SE Hate Speech Dinilai Abu-abu
(kri)