Jokowi Diminta Tak Kurangi Jatah Menteri PDIP
Sabtu, 07 November 2015 - 15:22 WIB
Jokowi Diminta Tak Kurangi Jatah Menteri PDIP
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira meminta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mengurangi jatah menteri asal PDIP saat melakukan reshuffle kabinet jilid II. Hal itu sekaligus menjawab kritik publik yang menilai ada sejumlah menteri asal PDIP yang tak layak dipertahankan.
"Secara umum (menteri PDIP) tidak perlu diganti. Tapi kalau diganti yang penting (tetap) lima," ujar Andreas usai diskusi Polemik SindoTrijayaFM di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2015).
Andreas menyinggung status Menkumham Yasonna Laoly yang kerap mendapat kritik publik, termasuk kritik yang dilakukan para pengamat, serta para pakar hukum dan HAM.
Dia menilai, apa yang dilakukan Yassona adalah dalam posisi menjaga proses penegakan hukum dan HAM. Sebab, tidak mudah memadukan kedua hal tersebut, sehingga memunculkan kritik dari berbagai kalangan.
"Di situ balance memang tidak mudah. Tapi saya lihat dalam perjalanan penyelenggaraan di Kemkumham, dia sangat perform. Soal imigrasian, ada bebebrapa dirjen dari segi dan bidang kerjanya terpisah sekarang," tuturnya.
Seperti diketahui, dalam kabinet kerja Jokowi-JK, PDIP sebagai partai pengusung utama pemerintahan telah menempatkan lima orang kadernya. Mereka adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, Menteri Koperasi dan UMKM AAGN Puspayoga, dan terakhir Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
PILIHAN:
Kabinet Kerja Jokowi Dinilai Bukan Kabinet Dream Team
Pengamat: Ganti Satu Dua Menteri Enggak Nendang
"Secara umum (menteri PDIP) tidak perlu diganti. Tapi kalau diganti yang penting (tetap) lima," ujar Andreas usai diskusi Polemik SindoTrijayaFM di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2015).
Andreas menyinggung status Menkumham Yasonna Laoly yang kerap mendapat kritik publik, termasuk kritik yang dilakukan para pengamat, serta para pakar hukum dan HAM.
Dia menilai, apa yang dilakukan Yassona adalah dalam posisi menjaga proses penegakan hukum dan HAM. Sebab, tidak mudah memadukan kedua hal tersebut, sehingga memunculkan kritik dari berbagai kalangan.
"Di situ balance memang tidak mudah. Tapi saya lihat dalam perjalanan penyelenggaraan di Kemkumham, dia sangat perform. Soal imigrasian, ada bebebrapa dirjen dari segi dan bidang kerjanya terpisah sekarang," tuturnya.
Seperti diketahui, dalam kabinet kerja Jokowi-JK, PDIP sebagai partai pengusung utama pemerintahan telah menempatkan lima orang kadernya. Mereka adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, Menteri Koperasi dan UMKM AAGN Puspayoga, dan terakhir Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
PILIHAN:
Kabinet Kerja Jokowi Dinilai Bukan Kabinet Dream Team
Pengamat: Ganti Satu Dua Menteri Enggak Nendang
(kri)
