Soal Asap, Masyarakat Kecewa dengan Pemerintahan Jokowi
Selasa, 03 November 2015 - 14:08 WIB
Soal Asap, Masyarakat Kecewa dengan Pemerintahan Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dinilai terlambat melakukan penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan.
Dalam survei yang dirilis Lembaga Klimatologi Politik (LKP) tentang kinerja birokrasi pelayanan publik selama satu tahun Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, sebanyak 76,6 % responden menyatakan tidak puas dengan penanganan persoalan asap.
"Kepuasan masyarakat terhadap penanganan kebakaran hutan rendah," ujar CEO LKP Usman Rachman di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2015).
Menurutnya, kebakaran hutan yang terjadi selama 18 tahun terakhir menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintah. Ditambah lagi, dengan sejumlah kebijakan hukum yang dianggap tidak pro lingkungan hidup.
Maka itu dia menyarankan, ke depan pemerintah harus melakukan langkah preventif dalam mencegah kebakaran hutan. Salah satunya dengan memfasilitasi masyarakat untuk menjaga lingkungan melalui pendekatan kearifan lokal.
"Masyarakat selama ini tidak dilibatkan menjaga lingkungan hutan. Sehingga korporasi-korporasi masuk membabat dan membakar hutan," ucapnya.
Survei LKP dilaksanakan pada 24-29 Oktober 2015 di 34 provinsi dengan mewawancarai 784 responden yang diambil melalui teknik multi stage random sampling. Ambang kesalahan dari survei ini sebesar 3,5% dan level of confidence sebesar 95%.
Baca: Jokowi ke Amerika, Korban Kabut Asap Butuh Kehadiran Negara.
Dalam survei yang dirilis Lembaga Klimatologi Politik (LKP) tentang kinerja birokrasi pelayanan publik selama satu tahun Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, sebanyak 76,6 % responden menyatakan tidak puas dengan penanganan persoalan asap.
"Kepuasan masyarakat terhadap penanganan kebakaran hutan rendah," ujar CEO LKP Usman Rachman di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2015).
Menurutnya, kebakaran hutan yang terjadi selama 18 tahun terakhir menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintah. Ditambah lagi, dengan sejumlah kebijakan hukum yang dianggap tidak pro lingkungan hidup.
Maka itu dia menyarankan, ke depan pemerintah harus melakukan langkah preventif dalam mencegah kebakaran hutan. Salah satunya dengan memfasilitasi masyarakat untuk menjaga lingkungan melalui pendekatan kearifan lokal.
"Masyarakat selama ini tidak dilibatkan menjaga lingkungan hutan. Sehingga korporasi-korporasi masuk membabat dan membakar hutan," ucapnya.
Survei LKP dilaksanakan pada 24-29 Oktober 2015 di 34 provinsi dengan mewawancarai 784 responden yang diambil melalui teknik multi stage random sampling. Ambang kesalahan dari survei ini sebesar 3,5% dan level of confidence sebesar 95%.
Baca: Jokowi ke Amerika, Korban Kabut Asap Butuh Kehadiran Negara.
(kur)
