Eskalasi Politik KMP dan KIH Jelang Paripurna RAPBN 2016
Kamis, 29 Oktober 2015 - 18:52 WIB
Eskalasi Politik KMP dan KIH Jelang Paripurna RAPBN 2016
A
A
A
JAKARTA - Aroma tarik-menarik kepentingan menjelang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016 dalam rapat Paripurna DPR semakin menguat. Berdasarkan jadwal, pembahasan dilakukan besok, Jumat, 30 Oktober 2015.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan, tarik-menarik terjadi antara dua kubu koalisi fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan fraksi di DPR pendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Tarik-menarik kepentingan ini sudah kami prediksikan sejak pilpres," ujar Hendri kepada wartawan, Kamis (29/10/2015).
Tingginya nuansa politik dalam pembahasan ini diperkuat adanya instruksi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang melarang anggotanya bepergian ke luar kota. Menurutnya, instruksi ini untuk mengantisipasi terjadinya pengambilan suara terbanyak (voting) dalam pembasan RAPBN tersebut.
"Ini semakin jelas, bahwa ada keinginan-keinginan dari pemerintah yang tidak bisa diakomodir," jelasnya.
Baca: Gerindra Beri Sinyal Tolak RUU RAPBN 2016.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan, tarik-menarik terjadi antara dua kubu koalisi fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan fraksi di DPR pendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Tarik-menarik kepentingan ini sudah kami prediksikan sejak pilpres," ujar Hendri kepada wartawan, Kamis (29/10/2015).
Tingginya nuansa politik dalam pembahasan ini diperkuat adanya instruksi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang melarang anggotanya bepergian ke luar kota. Menurutnya, instruksi ini untuk mengantisipasi terjadinya pengambilan suara terbanyak (voting) dalam pembasan RAPBN tersebut.
"Ini semakin jelas, bahwa ada keinginan-keinginan dari pemerintah yang tidak bisa diakomodir," jelasnya.
Baca: Gerindra Beri Sinyal Tolak RUU RAPBN 2016.
(kur)
