Hasil Pertemuan KMP Nilai Usulan RAPBN 2016 Tak Pro Rakyat
Rabu, 28 Oktober 2015 - 20:54 WIB
Hasil Pertemuan KMP Nilai Usulan RAPBN 2016 Tak Pro Rakyat
A
A
A
JAKARTA - Para petinggi Koalisi Merah Putih (KMP) telah selesai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 yang diusulkan pemerintah. Hasilnya, KMP menilai usulan anggaran yang diusulkan pemerintah belum sesuai dengan perhitungan DPR.
"Kami berpendapat RAPBN kurang mencerminkan, karena itu kami sangat concern itu agar APBN bisa selesai sesuai waktu," tutur Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) mewakili KMP di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/10/2015).
Diketahui, APBN harusnya sudah diketok DPR sekira tanggal 22 Oktober 2015. Namun, APBN tersebut harus ditunda sampai 30 Oktober mendatang.
Ical menilai, belum diketoknya anggaran belanja pemerintah lantaran ada sejumlah fraksi yang belum sependapat dengan anggaran yang diusulkan pemerintah.
"Sekarang masih banyak persoalan (APBN) tidak pro rakyat. Misalnya jumlah pada pertanian dan kehutanan relatif kecil, apalagi jika dibandingkan PMN (Penyertaan Modal Negara). Kalau (APBN) itu kita lihat terlalu jomplang," pungkasnya.
Oleh sebab itu, Ical berharap, seluruh komisi di DPR secepatnya menyepakati APBN yang diusulkan pemerintah. Dengan jaminan, anggaran-anggaran yang akan digunakan pemerintah memiliki kepedulian dan cenderung pro rakyat.
PILIHAN:
Temui Setya Novanto, Yorrys Bahas Rekonsiliasi Golkar
Prabowo Dorong Masalah Kabut Asap Jadi Bencana Nasional
"Kami berpendapat RAPBN kurang mencerminkan, karena itu kami sangat concern itu agar APBN bisa selesai sesuai waktu," tutur Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) mewakili KMP di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/10/2015).
Diketahui, APBN harusnya sudah diketok DPR sekira tanggal 22 Oktober 2015. Namun, APBN tersebut harus ditunda sampai 30 Oktober mendatang.
Ical menilai, belum diketoknya anggaran belanja pemerintah lantaran ada sejumlah fraksi yang belum sependapat dengan anggaran yang diusulkan pemerintah.
"Sekarang masih banyak persoalan (APBN) tidak pro rakyat. Misalnya jumlah pada pertanian dan kehutanan relatif kecil, apalagi jika dibandingkan PMN (Penyertaan Modal Negara). Kalau (APBN) itu kita lihat terlalu jomplang," pungkasnya.
Oleh sebab itu, Ical berharap, seluruh komisi di DPR secepatnya menyepakati APBN yang diusulkan pemerintah. Dengan jaminan, anggaran-anggaran yang akan digunakan pemerintah memiliki kepedulian dan cenderung pro rakyat.
PILIHAN:
Temui Setya Novanto, Yorrys Bahas Rekonsiliasi Golkar
Prabowo Dorong Masalah Kabut Asap Jadi Bencana Nasional
(kri)
