Pansus Asap Mulai Bergulir di DPR
A
A
A
JAKARTA - Pembentukan panitia khusus (Pansus) Asap sudah mulai bergulir di DPR lewat penggalangan tanda tangan anggota sebagai bentuk dukungan anggota dewan.
Penggalangan ini sudah dimulai di Komisi IV DPR dan menyebar ke masing-masing fraksi di gedung dewan.
"Sampai tadi per jam 12 siang, sudah 57 orang anggota yang tanda tangan di Komisi IV. Besok rencananya akan dikasih ke pimpinan DPR dan diusahakan masuk rapat paripurna pada Jumat 30 Oktober 2015 mendatang," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi.
Viva menjelaskan, 57 orang itu berasal dari sepuluh fraksi yang ada di DPR yakni PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura.
Dan dirinya meyakini bahwa seluruh anggota berpandangan sama atas Pansus Asap ini. "Sudah bawa map tanda tangan masing-masing fraksi. Ya saya rasa ini soal waktu ketemunya aja, kalau dari anggota Komisi I sampai XI saya rasa peduli," jelas Ketua DPP PAN itu.
Menurutnya, tujuan pembentukan pansus asap yakni untuk membantu pemerintah tentang persoalan kebakaran lahan hutan agar tidak terulang kembali.
Pansus juga akan menyoroti tentang law investment dimana izin-izin yang telah dikeluarkan perlu diverifikasi dan divalidasi kembali.
"Lantas para koorporasi yang punya lahan apa yang sudah dilakukan, tidak hanya pencabutan izin, harus masuk ke persoalan hukum dan ada tanggung jawab hukum," ujar Viva.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah jangan sampai terkesan melindungi para pelaku pembakaran lahan gambut dan hutan ini, karena lahan setelah dibakar mempunyai daya jual lebih tinggi.
Dan DPR akan melihat bagaimana respon pemerintah terhadap lahan yang sudah terbakar ini karena, untuk 'clearing' lahan itu lebih mudah pake korek api, lebih murah dan ekonomis.
"Dan kenapa kebakaran ini sampai ke Sulawesi dan Papua, ada apa sih? Apa ada ekspansi perkebunan dari aktor yang belum terjamah? Faktanya, 98% kebakaran karena manusia bukan alam. Dan yang memperparah ini el nino," pungkasnya.
Penggalangan ini sudah dimulai di Komisi IV DPR dan menyebar ke masing-masing fraksi di gedung dewan.
"Sampai tadi per jam 12 siang, sudah 57 orang anggota yang tanda tangan di Komisi IV. Besok rencananya akan dikasih ke pimpinan DPR dan diusahakan masuk rapat paripurna pada Jumat 30 Oktober 2015 mendatang," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi.
Viva menjelaskan, 57 orang itu berasal dari sepuluh fraksi yang ada di DPR yakni PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura.
Dan dirinya meyakini bahwa seluruh anggota berpandangan sama atas Pansus Asap ini. "Sudah bawa map tanda tangan masing-masing fraksi. Ya saya rasa ini soal waktu ketemunya aja, kalau dari anggota Komisi I sampai XI saya rasa peduli," jelas Ketua DPP PAN itu.
Menurutnya, tujuan pembentukan pansus asap yakni untuk membantu pemerintah tentang persoalan kebakaran lahan hutan agar tidak terulang kembali.
Pansus juga akan menyoroti tentang law investment dimana izin-izin yang telah dikeluarkan perlu diverifikasi dan divalidasi kembali.
"Lantas para koorporasi yang punya lahan apa yang sudah dilakukan, tidak hanya pencabutan izin, harus masuk ke persoalan hukum dan ada tanggung jawab hukum," ujar Viva.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah jangan sampai terkesan melindungi para pelaku pembakaran lahan gambut dan hutan ini, karena lahan setelah dibakar mempunyai daya jual lebih tinggi.
Dan DPR akan melihat bagaimana respon pemerintah terhadap lahan yang sudah terbakar ini karena, untuk 'clearing' lahan itu lebih mudah pake korek api, lebih murah dan ekonomis.
"Dan kenapa kebakaran ini sampai ke Sulawesi dan Papua, ada apa sih? Apa ada ekspansi perkebunan dari aktor yang belum terjamah? Faktanya, 98% kebakaran karena manusia bukan alam. Dan yang memperparah ini el nino," pungkasnya.
(nag)