Tiga Kampus Sosialisasikan Program Gelar Bersama

Minggu, 25 Oktober 2015 - 03:56 WIB
Tiga Kampus Sosialisasikan...
Tiga Kampus Sosialisasikan Program Gelar Bersama
A A A
YOGYAKARTA - Sosialisasi Joint Degree atau gelar bersama dilakukan sejumlah pihak di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu (24/10/2015).

Joint Degree atau gelar bersama merupakan program pendidikan bergelar yang diselenggarakan dua atau lebih lembaga pendidikan (kampus) yang bidang studinya berbeda. Contohnya, program joint degree pendidikan magister antara program Harvard Business School dan Harvard Law School.

"Mahasiswa yang mengikuti joint degree di kedua program Havard tersebut, gelar yang diberikan adalah JD atau MBA Juris Doktor atau Master in Business Administration," kata Prof Basu Swastha Dharmmesta, penyelenggara gelar bersama di MM UGM Yogyakarta, Sabtu (24/10/2015).

Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara dalam seminar sosialisasi program gelar bersama oleh Biro Kerja sama dan Urusan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Akademisi dari Universitas Indonesia (UI) dan dari perwakilan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) turut dilibatkan dalam seminar di kampus terpadu UMY itu.

Prof Basu menambahkan, terdapat persyaratan yang harus diikuti oleh mahasiswa yang mengambil program joint degree di Harvard Law School (HLS) dan Harvard Business School (HBS).

"Hal yang utama adalah mahasiswa harus diterima di masing-masing kampus. Durasi maksimal pembelajarannya selama empat tahun," jelasnya.

Pada tahun pertama, kata dia, mahasiswa diharuskan setahun penuh kuliah di HLS atau HBS. Selanjutnya berganti setahun penuh di salah satu HBS atau HLS. "Setelah itu pada tahun ketiga dan keempat mahasiswa baru kuliah di kedua kampus tersebut," jelasnya.

Sementara, pengelola gelar bersama UI, Junaidi, menjelaskan bahwa permasalahan yang saat ini sedang dihadapi perguruan tinggi yaitu bagaimana agar setiap perguruan tinggi tersebut dapat berkonstribusi terhadap dunia. Masalah yang dihadapi dunia seperti masalah kemiskinan dan lingkungan hidup merupakan permasalahan yang harus diperhatikan.

Mahasiswa, kata dia, perlu memahami semua masalah tersebut, sehingga yang dihadapi berdasarkan wawasan. Selain itu, di tahun 2015 ini akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

"Untuk menghadapi semua masalah itu diharapkan dapat merekrut mahasiswa dalam program gelar bersama untuk membangun potensi yang ada," jelas Junaidi.

Dia menyebut, terdapat 6.500 institusi dan 12 juta mahasiswa di ASEAN ini yang akan memberikan dampak positif, apabila mahasiswa mau berkolaborasi dalam gelar bersama. Hal ini karena pendidikan yang tinggi akan lebih memainkan peranan penting untuk menumbuhkan ekonomi.

"Kolaborasi mahasiswa yang ikut andil dalam gelar bersama, akan meningkatkan kompetisi di setiap institusi perguruan tinggi," katanya.

Selain itu, kata dia, akan berdampak baik di bidang sosial, seperti perubahan demografis, teknologi, ekonomi, lingkungan, serta berdampak baik untuk kepemimpinan kampus itu sendiri. "Implementasi program joint degree merupakan tahap awal untuk mencapai kelas internasional," jelasnya.

Junaidi menyampaikan, internasionalisasi merupakan salah satu cara untuk memperkuat pengembangan pendidikan dan penelitian serta meningkatkan kualitas universitas melalui hubungan Internasional dan kerja sama internasional dalam berbagai cara.

"Program internasionalisasi ini berarti merekrut mahasiswa yang membayar dan pada gilirannya meningkatkan pemasukan universitas. Dalam internasionalisasi tersebut mencakup seluruh institusi, staf, mahasiswa, dan melibatkan berbagai instrumen seperti mobilitas, pengembangan kurikulum dan internasionalisasi di dalam kampus," jelasnya.

Junaidi menambahkan, terdapat lima komponen dalam internasionalisasi perguruan tinggi. Di antaranya yaitu global education, aliansi global, dan jaringan. Maksud dari aliansi global dan jaringan yaitu harus memiliki jaringan kerja sama yang luas, baik dalam skala nasional maupun internasional. Selain itu, program untuk merekrut mahasiswa asing.

Sementata Kepala Sub-direktorat (Kasubdit) Kerja sama antar Lembaga, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) Purwanto Subrotomenyampaikan, program joint degree pada prinsipnya ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sebuah lembaga perguruan tinggi.

Untuk melaksanakan program tersebut, setiap perguruan tinggi wajib melakukan diskusi maupun pembentukan kerja sama yang menghasilkan Memorandum of Understanding (MoU).

Untuk pengembangan universitas tersebut, Purwanto menambahkan kegiatan kerja sama perguruan tinggi dan mahasiswa asing akan menjadi salah satu informasi atau variabel yang digunakan.

"Perluasan peluang kerja sama Perguruan Tinggi dapat dilalui dalam mempomosikan PT dan menjaring calon mahasiswa asing ke Indonesia melalui kegiatan seperti Indonesia Higher Education Expo (IHEE) yang telah dilakukan sejak tahun 2012," katanya.
(zik)
Berita Terkait
Paradoks Pendidikan...
Paradoks Pendidikan Tinggi
Kualitas Universitas...
Kualitas Universitas Oxford Tak Terkalahkan di Dunia
iSB Sediakan Jurusan...
iSB Sediakan Jurusan Akuntansi Internasional, Ini Sejumlah Keunggulannya
100 Program Studi Vokasi...
100 Program Studi Vokasi Akan Dipadukan dengan Dunia Industri dan Kerja
Pengalaman 36 Tahun,...
Pengalaman 36 Tahun, Universitas Terbuka Ingin Bantu PT Lain
Mau Jadi Guru atau Pendidik?...
Mau Jadi Guru atau Pendidik? Mesti Tahu dulu Jurusan-Jurusan Pendidikan Ini
Berita Terkini
Sangkal Menkeu dan Gubernur...
Sangkal Menkeu dan Gubernur BI Diganti, Mensesneg: Justru Harus Kita Perkuat
Usai Silmy Karim Ditahan...
Usai Silmy Karim Ditahan KPK, Kursi Wamen Imipas Dibiarkan Kosong
Kasus Korupsi MBG Jadi...
Kasus Korupsi MBG Jadi Alarm Integritas Yayasan, PFI Dorong Audit dan Pengawasan Ketat
BI Rate Naik dan Rupiah...
BI Rate Naik dan Rupiah (tetap) Melemah
Penahanan Sudewo Dipindah...
Penahanan Sudewo Dipindah ke Semarang Jelang Sidang Perdana Kasusnya
Mensos Gus Ipul Tegaskan...
Mensos Gus Ipul Tegaskan Tak Ada Zona Aman untuk Korupsi di Kemensos
Infografis
Rentetan Kasus Korupsi...
Rentetan Kasus Korupsi di Jateng: Tiga Bupati Terjaring KPK pada Awal 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved