Reshuffle Jilid II Jangan Ada Balas Budi Lagi
Selasa, 20 Oktober 2015 - 18:35 WIB
Reshuffle Jilid II Jangan Ada Balas Budi Lagi
A
A
A
JAKARTA - Golkar kubu Aburizal Bakrie mengaku kecewa dengan menteri-menteri yang saat ini duduk di Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Karena para pembantu presiden itu dipilih atas pertimbangan balas budi sewaktu Pemilihan Presiden 2014 lalu.
"Bukan karena kualitasnya dipilih. Menteri disusun pertimbangan balas budi atas suksesnya pilpres. Cukup sudah Jokowi membayar utang pada parpol," ujar Bendahara Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Bambang Soesatyo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10/2015).
Menurut Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR itu, hubungan memburuk antara DPR dengan pemerintah justru berasal dari partai pendukung Jokowi-JK. Pasalnya, partai pendukung pemerintah justru malah lebih sering mengkritik kebijakan yang dibuat oleh Jokowi maupun para menteri Kabinet Kerja.
"Bunyi nyaring mengkritik justru dari partai pendukung utama presiden. KMP justru menahan diri. Masih ada peluang empat tahun kedepan, Jokowi jadi presiden otonom," ucap Bambang.
Anggota Komisi III DPR itu berharap reshuffle atau perombakan kabinet Jilid II yang sedang bergulir, dilakukan semata-mata demi meningkatkan kualitas pemerintahan.
"Saya berharap reshuffle dilaksanakan tapi bukan sebagai balas budi, harus sesuai kebutuhan pemerintah berkualitas, cukup menteri KW 2 diberhentikan, betul-betul harus menteri berkualitas," tandas Bambang.
PILIHAN:
Satu Tahun Jokowi-JK, Revolusi Mental Masih Sekadar Jargon
Catatan Jelang Setahun Usia Pemerintahan Jokowi
"Bukan karena kualitasnya dipilih. Menteri disusun pertimbangan balas budi atas suksesnya pilpres. Cukup sudah Jokowi membayar utang pada parpol," ujar Bendahara Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Bambang Soesatyo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10/2015).
Menurut Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR itu, hubungan memburuk antara DPR dengan pemerintah justru berasal dari partai pendukung Jokowi-JK. Pasalnya, partai pendukung pemerintah justru malah lebih sering mengkritik kebijakan yang dibuat oleh Jokowi maupun para menteri Kabinet Kerja.
"Bunyi nyaring mengkritik justru dari partai pendukung utama presiden. KMP justru menahan diri. Masih ada peluang empat tahun kedepan, Jokowi jadi presiden otonom," ucap Bambang.
Anggota Komisi III DPR itu berharap reshuffle atau perombakan kabinet Jilid II yang sedang bergulir, dilakukan semata-mata demi meningkatkan kualitas pemerintahan.
"Saya berharap reshuffle dilaksanakan tapi bukan sebagai balas budi, harus sesuai kebutuhan pemerintah berkualitas, cukup menteri KW 2 diberhentikan, betul-betul harus menteri berkualitas," tandas Bambang.
PILIHAN:
Satu Tahun Jokowi-JK, Revolusi Mental Masih Sekadar Jargon
Catatan Jelang Setahun Usia Pemerintahan Jokowi
(hyk)
