Muhammadiyah Minta Ubah Penamaan Hari Santri

JAKARTA - Ormas Muhammadiyah secara resmi menolak penetapan Hari Santri sesuai janji politik Joko Widodo (Jokowi) ketika kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu. Sikap penolakan ini disampaikan secara resmi melalui surat ke Presiden Jokowi.



Dasar penetapan Hari Santri sendiri merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa umat Islam dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Pihak Muhammadiyah beralasan, penetapan Hari Santri berpotensi menimbulkan sekat sosial, melemahkan integrasi nasional, dan membangkitkan kembali sentimen keagamaan lama yang selama ini mencair dengan baik.

"Muhammadiyah berkeberatan dengan penetapan Hari Santri. Kalaupun pada akhirnya harus menetapkan hari bagi kalangan Islam tertentu sebagai janji politik sebaiknya dicarikan nama yang lebih tepat dan bersifat spesifik tanpa mereduksi aspirasi umat Islam secara keseluruhan," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dalam suratnya tertanggal 19 Oktober 2015.

Menurutnya, penetapan Hari Santri pada tanggal 22 Oktober dapat menimbulkan kontroversi, membangkitkan sektarianisme, dan secara historis dapat mengecilkan artiperjuangan umat Islam yang berjuang membentuk dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Bung Karno secara pribadi adalah seorang santri, karena itu penetapan Hari Santri pada 22 Oktober dapat menafikkan peran para santri dan kalangan Islam yang tidak terlibat dalam peristiwa 22 Oktober," jelasnya.

Baca: Jokowi Teken Keppres Hari Santri Nasional.