Menhan Sebut Bela Negara Tak Perlu Payung Hukum

Senin, 19 Oktober 2015 - 14:44 WIB
Menhan Sebut Bela Negara...
Menhan Sebut Bela Negara Tak Perlu Payung Hukum
A A A
JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan program bela telah tercantum pada Pasal 27 Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Sehingga, program bela negara dapat berjalan tanpa harus lagi membuat payung hukum.

"Sudah ada Undang-undang Dasar, bahwa bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Tapi kalau mau dibuat silakan," ujar Ryamizard di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/10/2015).

Terkait anggaran, Ryamizard juga menyatakan banyak pihak yang antusias dan mau memberikan dana terkait kegiatan bela negara di lingkungannya masing-masing.

"Anggaran itu banyak kok yang mau menganggarkan sendiri," ucapnya.

Ryamizard menekankan program bela negara tak hanya berkutat soal anggaran yang besar mengingat target dari program tersebut mencapai 100 juta orang dalam 10 tahun. Pasalnya, anggaran yang akan digunakan sangat kecil jumlahnya.

"Di Amerika bisa USD20 ribu (dolar) per orang, tapi kalau di sini kecil, enggak sampai nol koma nol berapa. Enggak ada artinya," tandasnya.

PILIHAN:

Diluncurkan Hari Ini, Bela Negara Tak Punya Payung Hukum

Alasan PDIP Larang Anggota Fraksinya Tinggalkan Jakarta
(kri)
Berita Terkait
Pengamat Hukum Ini Berikan...
Pengamat Hukum Ini Berikan Rumus Jitu Menjalankan Bela Negara
Gelar Munas ke-10, FKPPI...
Gelar Munas ke-10, FKPPI Siap Perkokoh Bela Negara
Cara Indonesia Re Tanamkan...
Cara Indonesia Re Tanamkan Nilai AKHLAK bagi Generasi Milenial
Surveyor Gelar Pelatihan...
Surveyor Gelar Pelatihan Bela Negara di Bogor
Kemhan Dorong Kementerian...
Kemhan Dorong Kementerian dan Lembaga Perkuat Program Bela Negara
Bukan Hanya Tugas TNI/Polri,...
Bukan Hanya Tugas TNI/Polri, Prabowo: Milenial Juga Wajib Bela Negara
Berita Terkini
Pigai Usul Jabatan Utama...
Pigai Usul Jabatan Utama Polri Bisa Diisi Sipil, Sahroni: Urusin HAM Saja
Revisi UU Polri: Batas...
Revisi UU Polri: Batas Usia dan Syarat Anggota Kompolnas Diusulkan Lebih Fleksibel
KontraS Kritik Tuntutan...
KontraS Kritik Tuntutan 2,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
KPK Angkut Moge, Mobil...
KPK Angkut Moge, Mobil Mewah, dan Sepeda usai Geledah Rumah Silmy Karim
Infografis
Marwah Piala Dunia 2026...
Marwah Piala Dunia 2026 Terancam, 5 Negara Berpotensi Absen
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved