Dua Pandangan PPP tentang Satu Tahun Jokowi-JK
Senin, 19 Oktober 2015 - 11:29 WIB
Dua Pandangan PPP tentang Satu Tahun Jokowi-JK
A
A
A
JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy memberikan penilaian terhadap kinerja Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2015.
Dalam memberikan penilaian, PPP kubu Romahurmuziy (Romi) itu membaginya dalam dua semester.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP kubu Arsul Sani menilaipada semester pertama banyak janji-janji Jokowi-JK yang belum dapat terealisasikan.
Adapun penyebabnya karena permasalahan politik yang membuat hubungan antara DPR dan pemerintah kurang baik.
"Pertama, memang tidak banyak hal yang secara signifikan dikerjakan pemerintah karena persoalan-pesoalan politik dan hubungan yang kurang baik antara DPR dan pemerintah," ujar Arsul kepada Sindonews, Senin (19/10/2014).
Anggota Komisi III DPR itu juga menilai dalam merespons masalah bencana asap yang terjadi di Sumatera dan Kalimatan terkesan pemerintah tidak menyampaikan strategi yang jelas kepada publik.
"Pada awalnya misalnya tidak mau menerima bantuan asing, padahal dari awal sudah dapat diperkirakan resouces kita terutama yg menyangkut teknologi dan peralatan tidak memadai," ucap Arsul. (Baca: Satu Tahun Berkuasa, Jokowi Harus Jadi The Real President)
Kendati demikian Arsul mengapresiasi langkah pemerintah Jokowi-JK pada semester kedua, yang lebih jelas dalam membuat kebijakan-kebijakan baru untuk memperbaiki situasi ekonomi yang mengalami pelambatan global.
"Paket kebijakan ekonomi-fiskal yang sudah diluncurkan dalam tiga paket dan masih akan berlanjut adalah salah satu progres yang patut dicatat," katanya.
PILIHAN:
Menteri Susi Tenggelamkan Kapal Vietnam dan Filipina
Dalam memberikan penilaian, PPP kubu Romahurmuziy (Romi) itu membaginya dalam dua semester.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP kubu Arsul Sani menilaipada semester pertama banyak janji-janji Jokowi-JK yang belum dapat terealisasikan.
Adapun penyebabnya karena permasalahan politik yang membuat hubungan antara DPR dan pemerintah kurang baik.
"Pertama, memang tidak banyak hal yang secara signifikan dikerjakan pemerintah karena persoalan-pesoalan politik dan hubungan yang kurang baik antara DPR dan pemerintah," ujar Arsul kepada Sindonews, Senin (19/10/2014).
Anggota Komisi III DPR itu juga menilai dalam merespons masalah bencana asap yang terjadi di Sumatera dan Kalimatan terkesan pemerintah tidak menyampaikan strategi yang jelas kepada publik.
"Pada awalnya misalnya tidak mau menerima bantuan asing, padahal dari awal sudah dapat diperkirakan resouces kita terutama yg menyangkut teknologi dan peralatan tidak memadai," ucap Arsul. (Baca: Satu Tahun Berkuasa, Jokowi Harus Jadi The Real President)
Kendati demikian Arsul mengapresiasi langkah pemerintah Jokowi-JK pada semester kedua, yang lebih jelas dalam membuat kebijakan-kebijakan baru untuk memperbaiki situasi ekonomi yang mengalami pelambatan global.
"Paket kebijakan ekonomi-fiskal yang sudah diluncurkan dalam tiga paket dan masih akan berlanjut adalah salah satu progres yang patut dicatat," katanya.
PILIHAN:
Menteri Susi Tenggelamkan Kapal Vietnam dan Filipina
(dam)
