Satu Tahun Memerintah, Jokowi-JK Disarankan Evaluasi Kabinet

JAKARTA - Pada 20 Oktober nanti, Pemerintah Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) genap berusia satu tahun. Momentum itu diharapkan menjadi saat tepat bagi Presiden untuk mengevaluasi sejumlah para pembantunya.

Kinerja Jaksa Agung HM Prasetyo pun tidak luput menjadi sorotan pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, Patrice Rio Capella sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dalam penanganan perkara korupsi dana bantuan sosial (bansos) di Sumatera Utara.

“Saya mau katakan bahwa itulah kalau suatu lembaga yang independen itu ditempatkan oleh orang partai politik,” ucap Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo, Sabtu 17 Oktober 2015.

Dia mengingatkan kembali Presiden Jokowi pada janji politiknya. “Padahal janji Presiden tidak akan menempatkan orang partai politik, baik di kejaksaan maupuan tempat penegakan hukum lainnya,” ucap Bambang.

Kendati demikian, kata Bambang, Presiden tentu masih ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan pada satu tahun pemerintahan Jokowi saat ini.

“Karena itu Presiden harus melakukan koreksi total terhadap kebijakannya,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan Partai Nasdem menyerahkan sepenuhnya nasib kursi menteri partainya kepada Presiden Jokowi, jika dilakukan pengurangan dalam reshuffle Kabinet Kerja jilid II nanti.

Hal itu menanggapi ikhwal persoalan hukum yang tengah dihadapi partainya pasca penetapan Rio Capella sebagai tersangka.

“Soal kursi Nasdem di pemerintahan sepenuhnya kewenangan Presiden, kita dari awal memang serahkan sepenuhnya itu kepada presiden, kita tidak akan otak-atik, biarlah Presiden yang menentukan jalannya pemerintahan ini,” ucap Taufik usai mengisi diskusi Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 17 Oktober 2015.

PILIHAN:

Dua Kader Jadi Tersangka, Nasdem Tolak Kecolongan