Pemerintah Tak Ingin KPK Jadi Monster yang Tak Bisa Disetir
Jum'at, 16 Oktober 2015 - 16:28 WIB
Pemerintah Tak Ingin KPK Jadi Monster yang Tak Bisa Disetir
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah tidak ingin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi semacam monster yang tidak bisa dikendalikan atau disetir.
Hal demikian disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan dalam acara silaturahmi dengan para elit partai politik (parpol) di Hotel Borobudur.
"Kita tidak mau KPK jadi monster yang tidak bisa dikendalikan," kata Luhut di Jakarta, Jumat (16/10/2015).
Luhut mengatakan, pemerintah ingin KPK diperkuat sehingga bisa membuat negeri ini bisa disiplin. Seperti diketahui, pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasan revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (KPK) atau KPK.
Sementara Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS M Nasir Djamil berpendapat, KPK ibarat mawar berduri, sehingga ketika DPR mencoba menyentuh KPK, DPR terkena durinya.
Menurutnya, penundaan revisi UU KPK ini disebabkan oleh situasi dan kondisi negara yang belum selesai persoalan ekonominya. Tapi, dalam revisi UU KPK, Fraksi PKS tidak dalam posisi untuk menguatkan ataupun melemahkan KPK.
"Penguatan KPK belum tentu persoalan korupsi selesai. Saya tidak mau berada di kanan atau di kiri. Kita seimbang saja melihat sesuatu sehingga kita tahu KPK seperti apa," ujar Nasir dalam diskusi bertajuk 'Penundaan Revisi UU KPK' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 15 Oktober 2015.
Pilihan:
Mundur dari Nasdem dan DPR, Langkah Rio Capella Diapresiasi
Hal demikian disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan dalam acara silaturahmi dengan para elit partai politik (parpol) di Hotel Borobudur.
"Kita tidak mau KPK jadi monster yang tidak bisa dikendalikan," kata Luhut di Jakarta, Jumat (16/10/2015).
Luhut mengatakan, pemerintah ingin KPK diperkuat sehingga bisa membuat negeri ini bisa disiplin. Seperti diketahui, pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasan revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (KPK) atau KPK.
Sementara Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS M Nasir Djamil berpendapat, KPK ibarat mawar berduri, sehingga ketika DPR mencoba menyentuh KPK, DPR terkena durinya.
Menurutnya, penundaan revisi UU KPK ini disebabkan oleh situasi dan kondisi negara yang belum selesai persoalan ekonominya. Tapi, dalam revisi UU KPK, Fraksi PKS tidak dalam posisi untuk menguatkan ataupun melemahkan KPK.
"Penguatan KPK belum tentu persoalan korupsi selesai. Saya tidak mau berada di kanan atau di kiri. Kita seimbang saja melihat sesuatu sehingga kita tahu KPK seperti apa," ujar Nasir dalam diskusi bertajuk 'Penundaan Revisi UU KPK' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 15 Oktober 2015.
Pilihan:
Mundur dari Nasdem dan DPR, Langkah Rio Capella Diapresiasi
(maf)
