Rachmawati Bicara Soal Soekarno, PKI dan Soeharto

JAKARTA - Salah satu anak Presiden RI pertama Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri meminta TAP MPRS XXXIII tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967 segera dicabut.

Menurut Rachmawati, dengan dicabutnya TAP MPRS itu sama saja meminta maaf kepada Soekarno dan keluarganya.

Ditambahkannya, dengan dicabutnya TAP MPRS itu juga sekaligus memulihkan nama ayahnya dari tuduhan pro G30S/PKI.

"Soekarno tidak ada urusan dengan PKI (Partai Komunis Indonesia)," kata Rachmawati saat berbincang dengan Sindonews melalui sambungan telepon, Sabtu 10 Oktober 2015 malam.

Hal demikian dikatakannya menanggapi usulan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah, agar RI meminta maaf kepada Soekarno dan keluarga.

Ahmad Basarah mengusulkan itu karena kekuasaan Presiden pertama RI, Soekarno dicabut melalui TAP MPRS XXXIII tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967, lantaran dituduh telah mendukung G30S/PKI.

Diakui Rachmawati, usulan Ahmad Basarah itu telat. "Semestinya dari zaman Pak Harto (Presiden Kedua Soeharto, usulan itu dimunculkan)," ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, seharusnya juga sebelum diberikannya gelar pahlawan nasional kepada Soekarno di era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), TAP MPRS itu dicabut.

Rachma menjelaskan, pada tahun 2003, kabarnya MPR meninjau kembali ketetapannya mulai tahun 1960-an hingga tahun 2002. Namun kata dia, lucunya TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 itu tidak ikut ditinjau ulang MPR saat itu.

"Jadi silakan pertanyakan kepada MPR kenapa itu malah enggak terikut. Malah sekarang heboh soal permintaan maaf. Itu saja dicabut TAP MPRS Nomor 33 itu," ungkapnya.

Rachmawati menceritakan bahwa dirinya pernah meminta TAP MPRS itu dicabut saat dia sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden SBY.

"Saya sudah katakan sebelum beri gelar pahlawan nasional, sebaiknya itu dicabut dulu, sebab itu anomali. Satu pihak mengakui kepahlawanannya, lain pihak terbelenggu dengan ketetapan yang seolah-olah Soekarno itu berkhianat pada negara," ungkapnya.

Dia juga sepakat dengan pendapat Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti yang menyatakan alangkah lebih tepat bila Presiden kedua Soeharto saat masih berkuasa, yang meminta maaf kepada Soekarno dan keluarga.

"Permintaan maaf apa yang dimaksud? Cabut itu TAP MPRS Nomor 33 itu sekarang," ungkapnya.

Saat era Presiden Soeharto, Rachmawati juga mengaku sudah meminta agar TAP MPRS itu dicabut. Namun, permintaannya itu tidak diindahkan oleh penguasa orde baru tersebut.

"Kan itu enggak bisa, itu anomali. Kemudian masuk zamannya Gus Dur, juga saya minta supaya itu dicabut, karena itu tidak jelas," tegasnya.

"Satu sisi dikasih pahlawan, satu sisi dikasih pengkhianatan. Kalau mau minta maaf, cabut aja TAP MPRS Nomor 33, emang TAP itu tidak benar," pungkasnya.

Pilihan:

Keponakan Prabowo Kritik Sikap Pemerintah Lelet Tangani Asap

JK Tak Setuju Koruptor Diampuni