Harusnya Soeharto Minta Maaf ke Soekarno
Harusnya Soeharto Minta Maaf ke Soekarno
A
A
A
JAKARTA - Usul Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah agar negara menyampaikan permintaan maaf ke Presiden pertama Soekarno didukung aktivis hak asasi manusia (HAM) Poengky Indarti.
Namun, Poengky berpendapat, alangkah lebih tepat bila Presiden kedua Soeharto saat masih berkuasa yang meminta maaf kepada Soekarno dan keluarga.
"Seharusnya Soeharto yang minta maaf ke Soekarno," ujar Direktur Eksekutif Imparsial ini kepada Sindonews, Kamis 8 Oktober 2015.
Kendati demikian, dia mendukung usulan Ahmad Basarah itu. Menurut Poengky, pemerintah harus memulihkan nama baik sang Proklamator tersebut.
"Waktu beliau (Soekarno) meninggal juga kami sedih dan prihatin, dikuyo-kuyo (dizalimi) oleh rezim Soeharto waktu itu," kata Poengky.
Terlebih, lanjut dia, ada unsur persaingan politik saat kekuasaan Soekarno dicabut dan dipegang Soeharto. "Jadi, saya sangat setuju jika pemerintah diharapkan memulihkan nama baik Soekarno, dan pemerintah meminta maaf," ungkapnya.
Lagipula, dia menambahkan, Soekarno tidak pernah dinyatakan bersalah saat kekuasaannya dicabut tahun 1967 silam. Juga tidak ada bukti yang menguatkan bawah Soekarno bersalah.
"Soekarno sebagai bapak bangsa. Kemudian dia di sisi lain, tidak ada bukti yang bisa menyatakan bahwa Soekarno bersalah. Soekarno tidak pernah diadili, tapi dia kemudian diperlakukan sewenang-wenang, tidak manusiawi karena gesekan politik masa itu," pungkasnya.
Seperti diketahui, Ahmad Basarah mengusulkan agar negara menyampaikan maaf ke Soekarno dan keluarga. Karena kekuasaan Presiden pertama RI, Soekarno dicabut melalui TAP MPRS XXXIII tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967, lantaran dituduh telah mendukung G30S/PKI.
PILIHAN:
Sebelum Pantau Kabut Asap, Jokowi Mampir Rumah Bung Hatta
Syarwan Hamid: Negara Tak Perlu Minta Maaf ke Soekarno
Namun, Poengky berpendapat, alangkah lebih tepat bila Presiden kedua Soeharto saat masih berkuasa yang meminta maaf kepada Soekarno dan keluarga.
"Seharusnya Soeharto yang minta maaf ke Soekarno," ujar Direktur Eksekutif Imparsial ini kepada Sindonews, Kamis 8 Oktober 2015.
Kendati demikian, dia mendukung usulan Ahmad Basarah itu. Menurut Poengky, pemerintah harus memulihkan nama baik sang Proklamator tersebut.
"Waktu beliau (Soekarno) meninggal juga kami sedih dan prihatin, dikuyo-kuyo (dizalimi) oleh rezim Soeharto waktu itu," kata Poengky.
Terlebih, lanjut dia, ada unsur persaingan politik saat kekuasaan Soekarno dicabut dan dipegang Soeharto. "Jadi, saya sangat setuju jika pemerintah diharapkan memulihkan nama baik Soekarno, dan pemerintah meminta maaf," ungkapnya.
Lagipula, dia menambahkan, Soekarno tidak pernah dinyatakan bersalah saat kekuasaannya dicabut tahun 1967 silam. Juga tidak ada bukti yang menguatkan bawah Soekarno bersalah.
"Soekarno sebagai bapak bangsa. Kemudian dia di sisi lain, tidak ada bukti yang bisa menyatakan bahwa Soekarno bersalah. Soekarno tidak pernah diadili, tapi dia kemudian diperlakukan sewenang-wenang, tidak manusiawi karena gesekan politik masa itu," pungkasnya.
Seperti diketahui, Ahmad Basarah mengusulkan agar negara menyampaikan maaf ke Soekarno dan keluarga. Karena kekuasaan Presiden pertama RI, Soekarno dicabut melalui TAP MPRS XXXIII tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967, lantaran dituduh telah mendukung G30S/PKI.
PILIHAN:
Sebelum Pantau Kabut Asap, Jokowi Mampir Rumah Bung Hatta
Syarwan Hamid: Negara Tak Perlu Minta Maaf ke Soekarno
(hyk)
Explore More