Syarwan Hamid: Pemerintah Wajib Lindungi Masyarakat dari Kabut Asap
Jum'at, 09 Oktober 2015 - 04:41 WIB
Syarwan Hamid: Pemerintah Wajib Lindungi Masyarakat dari Kabut Asap
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Penasihat Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Syarwan Hamid menegaskan musibah kabut asap di sejumlah
daerah merupakan kesalahan dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah
“Yang mesti bertanggung jawab adalah pemerintah karena mereka memiliki kewajiban untuk melindungi rakyat,” kata Syarwan dalam acara pelantikan pengurus DPP Partai Perindo di Jalan Diponegoro, Nomor 29, Menteng, Jakarta, Kamis 8 Oktober 2015.
Menurut dia, pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman, berpikir bagaimana cara mengatasi kebakaran tersebut secara dini, menetralisasi, dan memadamkannya.Pasalnya, sambung dia, kebakaran tersebut sudah berulang kali terjadi. Bahkan di Riau sudah terjadi selama 18 tahun.
“Bukan seperti sekarang ini ketika api sudah besar baru pemerintahan sibuk hingga Jokowi datang,” kata mantan Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) ABRI itu. (Baca: Personel Empat Negara Akan Ikut Perang Melawan Asap)
Dia menyayangkan sikap pemerintah yang berpikir terlalu lama untuk menyatakan kabut asap sebagai bencana nasional. Menurut Syarwan, pemerintah khawatir menyebut musibah itu sebagai bencana lantaran takut keluar banyak uang.
“Pemerintah tidak mau keluar uang untuk menyatakan keadaan darurat,” ucapnya.
PILIHAN:
Gabung Perindo, Ini Alasan Syarwan Hamid
daerah merupakan kesalahan dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah
“Yang mesti bertanggung jawab adalah pemerintah karena mereka memiliki kewajiban untuk melindungi rakyat,” kata Syarwan dalam acara pelantikan pengurus DPP Partai Perindo di Jalan Diponegoro, Nomor 29, Menteng, Jakarta, Kamis 8 Oktober 2015.
Menurut dia, pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman, berpikir bagaimana cara mengatasi kebakaran tersebut secara dini, menetralisasi, dan memadamkannya.Pasalnya, sambung dia, kebakaran tersebut sudah berulang kali terjadi. Bahkan di Riau sudah terjadi selama 18 tahun.
“Bukan seperti sekarang ini ketika api sudah besar baru pemerintahan sibuk hingga Jokowi datang,” kata mantan Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) ABRI itu. (Baca: Personel Empat Negara Akan Ikut Perang Melawan Asap)
Dia menyayangkan sikap pemerintah yang berpikir terlalu lama untuk menyatakan kabut asap sebagai bencana nasional. Menurut Syarwan, pemerintah khawatir menyebut musibah itu sebagai bencana lantaran takut keluar banyak uang.
“Pemerintah tidak mau keluar uang untuk menyatakan keadaan darurat,” ucapnya.
PILIHAN:
Gabung Perindo, Ini Alasan Syarwan Hamid
(dam)
