Ketua Bawaslu Minta KPK Ikut Kawal Pilkada Serentak
Kamis, 08 Oktober 2015 - 15:58 WIB
Ketua Bawaslu Minta KPK Ikut Kawal Pilkada Serentak
A
A
A
JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad meminta lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawal jalannya pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2015 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Muhammad usai menjadi pembicara menyoal pilkada berintegritas di kanal radio milik KPK. Muhammad mengatakan, perlunya pengawasan ketat pelaksanaan pilkada oleh para stakeholder.
"Kita sampaikan pentingnya pilkada berintegritas dikawal oleh Bawaslu dan KPK. Saya isi acara di sini aja," ujar Muhammad di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/10/2015).
Muhammad menyatakan, wujud nyata untuk mengawal dan mengawasi proses pilkada adalah dengan membuat nota kesepahaman bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) yang sudah dilakukannya bersama KPK.
KPK, kata Muhammad, akan menyoroti praktik dugaan suap atau korupsi atau tindakan lain yang mengarah pada pidana korupsi dalam penyelenggaraan pilkada yang dilakukan peserta maupun penyelenggara.
Dia menambahkan, kedatangannya ke KPK tidak sempat bertemu para pemimpin KPK. "Enggak, enggak (ketemu). Acara ini, dalam kanal tv KPK diskusi pilkada berintegritas," pungkasnya.
PILIHAN:
Polemik Revisi UU KPK, PKS Soroti Batas Usia KPK 12 Tahun
Masinton Pede Rekomendasi Pansus Pelindo Akan Ditindaklanjuti
Hal tersebut disampaikan Muhammad usai menjadi pembicara menyoal pilkada berintegritas di kanal radio milik KPK. Muhammad mengatakan, perlunya pengawasan ketat pelaksanaan pilkada oleh para stakeholder.
"Kita sampaikan pentingnya pilkada berintegritas dikawal oleh Bawaslu dan KPK. Saya isi acara di sini aja," ujar Muhammad di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/10/2015).
Muhammad menyatakan, wujud nyata untuk mengawal dan mengawasi proses pilkada adalah dengan membuat nota kesepahaman bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) yang sudah dilakukannya bersama KPK.
KPK, kata Muhammad, akan menyoroti praktik dugaan suap atau korupsi atau tindakan lain yang mengarah pada pidana korupsi dalam penyelenggaraan pilkada yang dilakukan peserta maupun penyelenggara.
Dia menambahkan, kedatangannya ke KPK tidak sempat bertemu para pemimpin KPK. "Enggak, enggak (ketemu). Acara ini, dalam kanal tv KPK diskusi pilkada berintegritas," pungkasnya.
PILIHAN:
Polemik Revisi UU KPK, PKS Soroti Batas Usia KPK 12 Tahun
Masinton Pede Rekomendasi Pansus Pelindo Akan Ditindaklanjuti
(kri)
