Fahri Ungkap Ada Pihak yang Menakut-nakuti Jokowi
Kamis, 08 Oktober 2015 - 14:23 WIB
Fahri Ungkap Ada Pihak yang Menakut-nakuti Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Kalangan DPR menduga ada pihak tertentu sengaja menakut-nakuti Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam persoalan revisi undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengungkapkan, pihak yang diduga menakut-nakuti itu bukan dari kalangan partai, meskipun Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pertai utama pengusung Pemerintahan Jokowi berada pada posisi terdepan mengusulkan revisi undang-undang tersebut.
"Dugaan saya, ada yang menakut-nakuti presiden soal ini (revisi UU KPK), ada kelompok lobi tapi bukan parpol. Jelas, kerusakan tatanan negara terjadi terang benderang. Bagaimana cara pandang kekacauan ini," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2015).
Maka itu, dia mengimbau agar Badan Legislasi (Baleg) DPR melakukan konsultasi dengan pemerintah dalam revisi UU tentang KPK untuk memastikan pemerintah menyetujui usulan tersebut.
Alasannya, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini undang-undang tentang KPK tidak bisa direvisi jika pemerintah tidak mengirimkan perwakilannya dalam pembahasan.
"Menurut saya jangan melangkah jauh baleg itu, kita tanya dulu nih (pemerintah), mau enggak diubah UU KPK," ucapnya.
Baca: 6 Fraksi Usulkan Revisi UU KPK.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengungkapkan, pihak yang diduga menakut-nakuti itu bukan dari kalangan partai, meskipun Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pertai utama pengusung Pemerintahan Jokowi berada pada posisi terdepan mengusulkan revisi undang-undang tersebut.
"Dugaan saya, ada yang menakut-nakuti presiden soal ini (revisi UU KPK), ada kelompok lobi tapi bukan parpol. Jelas, kerusakan tatanan negara terjadi terang benderang. Bagaimana cara pandang kekacauan ini," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2015).
Maka itu, dia mengimbau agar Badan Legislasi (Baleg) DPR melakukan konsultasi dengan pemerintah dalam revisi UU tentang KPK untuk memastikan pemerintah menyetujui usulan tersebut.
Alasannya, kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini undang-undang tentang KPK tidak bisa direvisi jika pemerintah tidak mengirimkan perwakilannya dalam pembahasan.
"Menurut saya jangan melangkah jauh baleg itu, kita tanya dulu nih (pemerintah), mau enggak diubah UU KPK," ucapnya.
Baca: 6 Fraksi Usulkan Revisi UU KPK.
(kur)
