Hari Santri, Jokowi Silang Pendapat dengan Kiai

JAKARTA - Desakan pemerintah segera menetapkan Hari Santri semakin kuat di kalangan santri. Namun, terdapat silang pendapat antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan para kiai dan santri mengenai penetapan Hari Santri tersebut.

Jokowi berkeinginan Hari Santri ditetapkan pada 1 Hijriah, sementara para kiai dan kaum santri menginginkan Hari Santri ditetapkan pada tanggal 22 Oktober.
Menurutnya, 22 Oktober adalah hari peringatan di mana resolusi jihad melawan penjajah, ketika Belanda membonceng sekutu difatwakan oleh Hasyim Asyari.

"Pada dasarnya Presiden Jokowi setuju, hanya tanggalnya belum. Beliau mengusulkan 1 Hijriah. Saya bilang tidak. Kalau hari santri ini kan khas dan mewakili tipologi masyarakat muslim di Indonesia," ujar Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj dalam konferensi persnya di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2015).

Dia mengatakan, ada 13 ormas Islam tergabung dalam Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI) telah menyepakati pentingnya penetapan Hari Santri. Maka itu, dia berharap pemerintah segera menetapkan Hari Santri secara nasional. "Agenda memperingati resolusi jihad KH Hasyim Asyari akan terus berjalan," ucapnya.

Jokowi dalam kampanye politiknya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 menjanjikan untuk menetapkan Hari Santri. Namun, sejak dilantik sebagai presiden, Jokowi belum menetapkan Hari Santri.