Komunikasi TNI, Jokowi Masih Manfaatkan Individu Purnawirawan
Komunikasi TNI, Jokowi Masih Manfaatkan Individu Purnawirawan
A
A
A
JAKARTA - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melihatnya adanya sejumlah kesenjangan potensial membuka kembali kotak pandora bayang-bayang Orde Baru (Orba).
Indikasinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum aktif mengawal agenda kebijakan TNI, khususnya mampu menstrategikan model kepemimpinan yang akuntabel dan mengelola kebijakan-kebijakan strategis militer Indonesia.
Jokowi dianggap lebih banyak menggunakan beberapa individu purnawirawan jenderal TNI sebagai penasihat, seperti Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Kepala BIN Sutiyoso, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebagai jembatan untuk berkomunikasi dengan TNI.
"Peran presiden yang masih amat minim ini berbanding terbalik dengan upaya presiden dalam menyelesaikan persoalan ketegangan antara Polri Vs KPK," ujar Koordinator Badan Pekerja Kontras, Haris Azhar, dalam keterangan resminya, Senin (5/10/2015).
Dia juga menyarankan, Jokowi lebih proaktif membangun desain kebijakan pertahanan nasional, termasuk memutakhirkan peralatan tempur tiga matra TNI.
"Di level akuntabilitas, pemerintah harus memberikan standar rigid dan solid yang harus diikuti oleh seluruh jajaran TNI, baik personel dan institusional, tanpa hadirnya komentar-komentar yang bersentimen politik dan kontraproduktif dengan semangat akuntabilitas TNI," imbuhnya.
Baca: Kudeta Militer.
HUT TNI, Ribuan Warga Cilegon Datangi Pantai Indah Kiat.
Indikasinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum aktif mengawal agenda kebijakan TNI, khususnya mampu menstrategikan model kepemimpinan yang akuntabel dan mengelola kebijakan-kebijakan strategis militer Indonesia.
Jokowi dianggap lebih banyak menggunakan beberapa individu purnawirawan jenderal TNI sebagai penasihat, seperti Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Kepala BIN Sutiyoso, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebagai jembatan untuk berkomunikasi dengan TNI.
"Peran presiden yang masih amat minim ini berbanding terbalik dengan upaya presiden dalam menyelesaikan persoalan ketegangan antara Polri Vs KPK," ujar Koordinator Badan Pekerja Kontras, Haris Azhar, dalam keterangan resminya, Senin (5/10/2015).
Dia juga menyarankan, Jokowi lebih proaktif membangun desain kebijakan pertahanan nasional, termasuk memutakhirkan peralatan tempur tiga matra TNI.
"Di level akuntabilitas, pemerintah harus memberikan standar rigid dan solid yang harus diikuti oleh seluruh jajaran TNI, baik personel dan institusional, tanpa hadirnya komentar-komentar yang bersentimen politik dan kontraproduktif dengan semangat akuntabilitas TNI," imbuhnya.
Baca: Kudeta Militer.
HUT TNI, Ribuan Warga Cilegon Datangi Pantai Indah Kiat.
(kur)
Explore More