Tantangan TNI, Gerakan Separatis dan Konflik Laut China Selatan
Tantangan TNI, Gerakan Separatis dan Konflik Laut China Selatan
A
A
A
JAKARTA - Pada hari ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperingati hari ulang tahun yang ke-70.
Menurut Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, sebagai komponen utama sistem pertahanan negara, TNI akan menghadapi tantangan yang semakin besar.
Pertama, kata dia, meningkatnya tensi konflik politik dan keamanan di berbagai kawasan, termasuk laut China Selatan.
"Kedua, merebaknya kejahatan lintas negara yang bentuknya nontradisional seperti terorisme, kejahatan siber, dan separatisme yang menggalang dukungan internasional," tutur Mahfudz melalui siaran pers yang diterima Sindonews, Senin (5/10/2015).
Tantangan yang ketiga, kata dia, pertarungan kepentingan ekonomi terhadap beragam sumber daya yang menggunakan perang proxi.
"Ke empat membesarnya potensi bencana alam akibat danpak persoalan lingkungan," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Menurut dia, empat tantangan baru tersebut dihadapi TNI bersamaan dengan semakin beratnya menjaga kedaulatan dan yuridiksi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kepulauan yang ingin mengembangkan diri sebagai negara maritim.
"Penjagaan terhadap sumber daya alam dan kemampuan menghadapi segala ganguan terhadap wilayah dan sumber daya alam," ucapnya. (Baca: HUT TNI, Ribuan Warga Cilegon Datangi Pantai Indah Kiat)
Oleh karena itu, kata dia, negara wajib memperkuat TNI dalam semua aspek organisasi, sumber daya manusia, alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan sarana prasarana.
"Apalagi Presiden menginginkan TNI menjadi kekuatan militer maritim yang tangguh di kawasan," tuturnya.
Menurut Mahfudz menjadi aneh jika anggaran TNI justru semakin turun dibanding pada tahun sebelumnya.
Dia juga mengingatkan pemerintah untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI.
"Presiden sesuai amanatnya, harus mengambil kebijakan dan keputusan penting dalam agenda penguatan TNI. Jika tidak, maka peringatan 70 tahun TNI dan amanat Presiden Joko Widodo lagi-lagi hanya sebatas seremoni," tandas Mahfudz.
PILIHAN:
Masinton Minta KPK Panggil RJ Lino dan Menteri BUMN
Menurut Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, sebagai komponen utama sistem pertahanan negara, TNI akan menghadapi tantangan yang semakin besar.
Pertama, kata dia, meningkatnya tensi konflik politik dan keamanan di berbagai kawasan, termasuk laut China Selatan.
"Kedua, merebaknya kejahatan lintas negara yang bentuknya nontradisional seperti terorisme, kejahatan siber, dan separatisme yang menggalang dukungan internasional," tutur Mahfudz melalui siaran pers yang diterima Sindonews, Senin (5/10/2015).
Tantangan yang ketiga, kata dia, pertarungan kepentingan ekonomi terhadap beragam sumber daya yang menggunakan perang proxi.
"Ke empat membesarnya potensi bencana alam akibat danpak persoalan lingkungan," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.
Menurut dia, empat tantangan baru tersebut dihadapi TNI bersamaan dengan semakin beratnya menjaga kedaulatan dan yuridiksi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kepulauan yang ingin mengembangkan diri sebagai negara maritim.
"Penjagaan terhadap sumber daya alam dan kemampuan menghadapi segala ganguan terhadap wilayah dan sumber daya alam," ucapnya. (Baca: HUT TNI, Ribuan Warga Cilegon Datangi Pantai Indah Kiat)
Oleh karena itu, kata dia, negara wajib memperkuat TNI dalam semua aspek organisasi, sumber daya manusia, alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan sarana prasarana.
"Apalagi Presiden menginginkan TNI menjadi kekuatan militer maritim yang tangguh di kawasan," tuturnya.
Menurut Mahfudz menjadi aneh jika anggaran TNI justru semakin turun dibanding pada tahun sebelumnya.
Dia juga mengingatkan pemerintah untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI.
"Presiden sesuai amanatnya, harus mengambil kebijakan dan keputusan penting dalam agenda penguatan TNI. Jika tidak, maka peringatan 70 tahun TNI dan amanat Presiden Joko Widodo lagi-lagi hanya sebatas seremoni," tandas Mahfudz.
PILIHAN:
Masinton Minta KPK Panggil RJ Lino dan Menteri BUMN
(dam)
Explore More