Try Sutrisno Tak Sepakat RI Minta Maaf ke PKI
Try Sutrisno Tak Sepakat RI Minta Maaf ke PKI
A
A
A
JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno berkomentar terkait adanya wacana pemerintah akan meminta maaf kepada keluarga Partai Komunis Indonesia (PKI).
Try Sutrisno secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta maaf, karena partai tersebut pengkhianat bangsa dengan dua kali memberontak.
"Saya tidak setuju jika presiden meminta maaf kepada PKI. Indonesia adalah Pancasila," kata Try Sutrisno di Jakarta, Kamis 1 Oktober 2015.
Pemberontakan pertama terjadi di Madiun, Jawa Timur pada 1948, banyak tokoh agama, pejabat, dan rakyat yang menjadi korban, namun pemberantasannya tidak tuntas. Sehingga muncul kembali melalui Gerakan 30 September (G30S) PKI.
"Kemunculannya diawali setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) dan mengikuti Pemilu 1955," katanya.
Karena itu, dia meminta oknum-oknum saat ini yang masih "memikul" ideologi komunis, untuk meninggalkannya. "Please, tinggalkanlah. Janganlah putar balik fakta, katanya menyinggung adanya berbagai oknum yang mendesak agar Tap MPRS yang melarang PKI untuk dicabut," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Persatuan Purnawirawan dan Warakuri TNI & Polri (Pepabri) Agum Gumelar menyatakan, rekonsiliasi itu bagus karena Indonesia cinta persatuan dan perdamaian.
Namun, dia meminta kepada generasi muda untuk mengantisipasi ancaman gerakan baru komunis yang mulai muncul. "Tapi jangan diartikan rekonsiliasi itu menghapuskan catatan sejarah," tuturnya.
"MPR menjadi penjaga gawang dari kekuatan yang ingin menghapus tap MPRS. Jangan sampai ini dihapuskan karena akan mengancam kedaulatan RI dan pancasila," imbuhnya.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan juga mengakui adanya kebangkitan Komunis Gaya Baru (KGB) di Indonesia. Namun, dia tidak menyebutkan secara jelas ciri-ciri dan model KGB yang dimaksudkan.
“Iya, komunis di Indonesia masih ada, tapi dengan gaya baru. Tapi kita kan sedang kokoh jadi sulit digoyahkan. Kita kembalikan semuanya ke Pancasila,” jelasnya.
Zulkifli Hasan juga meminta semua orang ikut mengamalkan Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Ini perlu dilakukan agar Pancasila tetap lestari.
Tokoh Organisasi Keagamaan Nahdlatul Ulama Salahuddin Wahid mengatakan, berkembangnya berbagai ideologi yang bertentangan dengan Pancasila patut diwaspadai sebagai upaya pengikisan nilai-nilai kebangsaan.
Karena itu, pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi kunci untuk mencegah perpecahan serta mempertahankan persatuan Indonesia. "Pancasila adalah pemersatu bangsa Indonesia yang mampu menangkal berbagai ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, termasuk paham radikal," kata Salahuddin.
Pilihan:
Istana Gerah Jokowi Diisukan Reuni dengan Keluarga PKI
Hashtag #ImpeachJokowiJK Vs #SupportPresidenRI Ramaikan Twitter
Try Sutrisno secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta maaf, karena partai tersebut pengkhianat bangsa dengan dua kali memberontak.
"Saya tidak setuju jika presiden meminta maaf kepada PKI. Indonesia adalah Pancasila," kata Try Sutrisno di Jakarta, Kamis 1 Oktober 2015.
Pemberontakan pertama terjadi di Madiun, Jawa Timur pada 1948, banyak tokoh agama, pejabat, dan rakyat yang menjadi korban, namun pemberantasannya tidak tuntas. Sehingga muncul kembali melalui Gerakan 30 September (G30S) PKI.
"Kemunculannya diawali setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) dan mengikuti Pemilu 1955," katanya.
Karena itu, dia meminta oknum-oknum saat ini yang masih "memikul" ideologi komunis, untuk meninggalkannya. "Please, tinggalkanlah. Janganlah putar balik fakta, katanya menyinggung adanya berbagai oknum yang mendesak agar Tap MPRS yang melarang PKI untuk dicabut," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Persatuan Purnawirawan dan Warakuri TNI & Polri (Pepabri) Agum Gumelar menyatakan, rekonsiliasi itu bagus karena Indonesia cinta persatuan dan perdamaian.
Namun, dia meminta kepada generasi muda untuk mengantisipasi ancaman gerakan baru komunis yang mulai muncul. "Tapi jangan diartikan rekonsiliasi itu menghapuskan catatan sejarah," tuturnya.
"MPR menjadi penjaga gawang dari kekuatan yang ingin menghapus tap MPRS. Jangan sampai ini dihapuskan karena akan mengancam kedaulatan RI dan pancasila," imbuhnya.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan juga mengakui adanya kebangkitan Komunis Gaya Baru (KGB) di Indonesia. Namun, dia tidak menyebutkan secara jelas ciri-ciri dan model KGB yang dimaksudkan.
“Iya, komunis di Indonesia masih ada, tapi dengan gaya baru. Tapi kita kan sedang kokoh jadi sulit digoyahkan. Kita kembalikan semuanya ke Pancasila,” jelasnya.
Zulkifli Hasan juga meminta semua orang ikut mengamalkan Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Ini perlu dilakukan agar Pancasila tetap lestari.
Tokoh Organisasi Keagamaan Nahdlatul Ulama Salahuddin Wahid mengatakan, berkembangnya berbagai ideologi yang bertentangan dengan Pancasila patut diwaspadai sebagai upaya pengikisan nilai-nilai kebangsaan.
Karena itu, pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi kunci untuk mencegah perpecahan serta mempertahankan persatuan Indonesia. "Pancasila adalah pemersatu bangsa Indonesia yang mampu menangkal berbagai ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, termasuk paham radikal," kata Salahuddin.
Pilihan:
Istana Gerah Jokowi Diisukan Reuni dengan Keluarga PKI
Hashtag #ImpeachJokowiJK Vs #SupportPresidenRI Ramaikan Twitter
(maf)
Explore More