Lupakan Fungsi Legislasi, Formappi Kritisi Pemimpin DPR
Minggu, 27 September 2015 - 08:04 WIB
Lupakan Fungsi Legislasi, Formappi Kritisi Pemimpin DPR
A
A
A
JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyatakan pemimpin DPR belakangan ini seolah sibuk dengan urusan mereka sendiri, sampai lupa tugas DPR sebagai lembaga legislasi.
"Memprihatinkan memang DPR sekarang, dan inilah dimotori oleh pemimpinnya yang seolah-olah sibuk dan asik dengan diri mereka sendiri," ujar Peneliti Senior Formappi Lucius Karus ketika dihubungi Sindonews, Sabtu 26 September 2015 malam.
Dia menilai, semestinya komitmen bisa diperlihatkan oleh pemimpin DPR atas kinerja mereka yang rendah dengan minimal ada dan bekerja di DPR.
"Pemimpin DPR lebih dibutuhkan di DPR untuk melakukan koordinasi ketimbang melang-lang buana ke luar negeri untuk sesuatu yang kurang bermanfaat terkait jabatan mereka," tegasnya.
Lucius menambahkan, undangan dari luar negeri bisa diundur atau ditolak demi tugas di DPR. Hal tersebut seharusnya menjadi komitmen yang tegas demi perbaikan Kinerja DPR.
Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah sebulan penuh tidak melakukan kerja legislasinya sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki fungsi sebagai lembaga legislatif, nampak tidak pernah dilakukannya sidang paripurna sebagai forum pengambilan putusan tertingi di DPR. Hal tersebut lantaran ditinggal pemimpinnya ke tugas ke luar negeri.
Terakhir kali, DPR melakukan sidang paripurna pada 31 Agustus 2015 dengan agenda rapat pelaksaanaan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2014 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Tanggal tersebut juga bertepatan dengan jadwal berangkat Ketua DPR Setya Novanto beserta rombongan ke New York dalam agenda Konferensi Ketua Parlemen Dunia (International Parliamentary Union) rentang waktu 31 Agustus higga12 September 2015.
Setelah itu dilanjutkan dengan keberangkatan rombongan Ketua DPR atas undangan Raja Saudi Salman Bin Abdulaziz Al Saud yang turut dihadiri oleh Fadli Zon dan Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR, dalam rentang waktu 19 September hingga 28 September 2015.
PILIHAN:
Istri Gatot Janji Ungkap Peran Sekjen Nasdem Saat Sidang
Polri Siap Patuhi MK Terkait Pemeriksaan Anggota DPR
"Memprihatinkan memang DPR sekarang, dan inilah dimotori oleh pemimpinnya yang seolah-olah sibuk dan asik dengan diri mereka sendiri," ujar Peneliti Senior Formappi Lucius Karus ketika dihubungi Sindonews, Sabtu 26 September 2015 malam.
Dia menilai, semestinya komitmen bisa diperlihatkan oleh pemimpin DPR atas kinerja mereka yang rendah dengan minimal ada dan bekerja di DPR.
"Pemimpin DPR lebih dibutuhkan di DPR untuk melakukan koordinasi ketimbang melang-lang buana ke luar negeri untuk sesuatu yang kurang bermanfaat terkait jabatan mereka," tegasnya.
Lucius menambahkan, undangan dari luar negeri bisa diundur atau ditolak demi tugas di DPR. Hal tersebut seharusnya menjadi komitmen yang tegas demi perbaikan Kinerja DPR.
Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah sebulan penuh tidak melakukan kerja legislasinya sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki fungsi sebagai lembaga legislatif, nampak tidak pernah dilakukannya sidang paripurna sebagai forum pengambilan putusan tertingi di DPR. Hal tersebut lantaran ditinggal pemimpinnya ke tugas ke luar negeri.
Terakhir kali, DPR melakukan sidang paripurna pada 31 Agustus 2015 dengan agenda rapat pelaksaanaan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2014 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Tanggal tersebut juga bertepatan dengan jadwal berangkat Ketua DPR Setya Novanto beserta rombongan ke New York dalam agenda Konferensi Ketua Parlemen Dunia (International Parliamentary Union) rentang waktu 31 Agustus higga12 September 2015.
Setelah itu dilanjutkan dengan keberangkatan rombongan Ketua DPR atas undangan Raja Saudi Salman Bin Abdulaziz Al Saud yang turut dihadiri oleh Fadli Zon dan Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR, dalam rentang waktu 19 September hingga 28 September 2015.
PILIHAN:
Istri Gatot Janji Ungkap Peran Sekjen Nasdem Saat Sidang
Polri Siap Patuhi MK Terkait Pemeriksaan Anggota DPR
(kri)
