Kasus Gayus, Aib Lapas yang Tak Bisa Ditutupi
Sabtu, 26 September 2015 - 16:06 WIB
Kasus Gayus, Aib Lapas yang Tak Bisa Ditutupi
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Dwi Ria Latifa meminta Direktorat Lembaga Pemasyarakat (Lapas) segera berbenah, setelah terungkapnya aksi terpidana penggelapan pajak, Gayus Tambunan yang berada di luar tahanan. Sebab, bukan tidak mungkin aksi tersebut juga dilakukan terpidana kasus lain.
Menurut Dwi, dibutuhkan penyamaan pemahaman soal kebijakan lapas dari Kemenkmumham kepada bawahannya di lapangan. Sehingga tak ada lagi tindakan 'kongkalikong' antara petugas lapas dengan narapidana.
"Sehingga petugas menerjemahkan kebijakan itu tidak abu-abu, memberi ruang atau dengan tegas siapapun punya uang tidak punya privilege dengan hal seperti ini," ujar Dwi, saat diskusi Mingguan Polemik SindoTrijayaFM bertajuk 'Bebas Lepas di Lapas' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/9/2015).
Menurut dia, kendati pemerintah membuat ribuan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan dalam lapas, hal itu tak berarti apa-apa jika, pemahaman dari hulu ke hilir berbeda.
Dwi yang juga politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menganjurkan, agar integritas dan ketegasan petugas lapas lebih diutamakan terhadap para warga binaan, khususnya buat mereka yang berduit.
"Sungguh-sungguh kalau ribuan SOP dibikin, kalau mereka enggak keliatan, maaf koruptor ini kok boleh. Aib ini enggak bisa ditutup-tutupi," tuturnya.
Selain itu, dalam kesempatan kunjungan kerja Komisi III DPR di sejumlah Lapas yang diikutinya, kata Dwi, pihaknya banyak mendengar keluhan masalah kesejahteraan dialami petugas lapas. Oleh karenanya, hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah.
"Kita dengar seolah-olah kesejahteraannya itu kurang. Tapi kalau kurang gede itu enggak bisa jadi alasan juga. Dirjen Lapas (dengan gaji) 13 juta, Kalapas itu di atasnya bisa tinggi. Kalau petugasnya di bawah UMR itu bisa dipertanyakan," pungkasnya.
Pilihan:
Akhir Pekan, Hastag #SayonaraJokowi Trending Topic di Twitter
Kesaksian Jamaah Selamat Tragedi Mina
Menurut Dwi, dibutuhkan penyamaan pemahaman soal kebijakan lapas dari Kemenkmumham kepada bawahannya di lapangan. Sehingga tak ada lagi tindakan 'kongkalikong' antara petugas lapas dengan narapidana.
"Sehingga petugas menerjemahkan kebijakan itu tidak abu-abu, memberi ruang atau dengan tegas siapapun punya uang tidak punya privilege dengan hal seperti ini," ujar Dwi, saat diskusi Mingguan Polemik SindoTrijayaFM bertajuk 'Bebas Lepas di Lapas' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (26/9/2015).
Menurut dia, kendati pemerintah membuat ribuan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan dalam lapas, hal itu tak berarti apa-apa jika, pemahaman dari hulu ke hilir berbeda.
Dwi yang juga politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menganjurkan, agar integritas dan ketegasan petugas lapas lebih diutamakan terhadap para warga binaan, khususnya buat mereka yang berduit.
"Sungguh-sungguh kalau ribuan SOP dibikin, kalau mereka enggak keliatan, maaf koruptor ini kok boleh. Aib ini enggak bisa ditutup-tutupi," tuturnya.
Selain itu, dalam kesempatan kunjungan kerja Komisi III DPR di sejumlah Lapas yang diikutinya, kata Dwi, pihaknya banyak mendengar keluhan masalah kesejahteraan dialami petugas lapas. Oleh karenanya, hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah.
"Kita dengar seolah-olah kesejahteraannya itu kurang. Tapi kalau kurang gede itu enggak bisa jadi alasan juga. Dirjen Lapas (dengan gaji) 13 juta, Kalapas itu di atasnya bisa tinggi. Kalau petugasnya di bawah UMR itu bisa dipertanyakan," pungkasnya.
Pilihan:
Akhir Pekan, Hastag #SayonaraJokowi Trending Topic di Twitter
Kesaksian Jamaah Selamat Tragedi Mina
(maf)
