Cegah 'Perselingkuhan' Politik, Gerindra Bikin Pakta Integritas
Jum'at, 18 September 2015 - 18:55 WIB
Cegah 'Perselingkuhan' Politik, Gerindra Bikin Pakta Integritas
A
A
A
JAKARTA - Partai Gerindra menyiapkan pakta integritas yang harus dipegang teguh kader, jika ingin mencalonkan diri dalam Pilkada Serentak 2015.
Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria mengatakan, pakta integritas itu digunakan sebagai bentuk perjanjian para kader dalam menjalankan amanat partai dan tugas sebagai kepala daerah selama lima tahun.
Pasalnya menurut dia, banyak pihak yang menjadikan jabatan kepala daerah sebagai batu loncatan agar dapat menjabat pada tingkatan yang lebih tinggi seperti jabatan presiden.
"Banyak gubernur dan wagub (wakil gubernur) sasarannya mau jadi presiden dan wapres (wakil presiden), jadi kepala daerah hanya batu loncatan. Harus amanah lima tahun, jadi kita siapkan pakta integritas," ujar Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/9/2015).
Maka itu dengan adanya pakta integritas, kata Riza, kadernya tidak akan bisa keluar dari amanahnya sebagai kepala daerah. Hal itu melihat pengalaman mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang maju dalam pemilihan presiden (pilpres) saat masa kepemimpinannya baru berumur sekitar dua tahun.
"Kontrak enggak boleh di tengah jalan apalagi loncat ke presiden dan wakil presiden," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR itu menambahkan, Gerindra memiliki banyak kader potensial untuk diusung menjadi calon kepala daerah. Namun menurutnya, kader tersebut harus menjalani serangkaian proses untuk menjadi calon kepala daerah.
"Banyak sekali kader Gerindra yang siap diusung, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Biem Benyamin, ada Pak Taufik dari DPRD. Ada juga Pak Adhyaksa Dault yang dekat dengan Gerindra siap diusung," pungkas Riza.
Pilihan:
Operasi Militer Dimungkinkan untuk Bebaskan 2 WNI
Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria mengatakan, pakta integritas itu digunakan sebagai bentuk perjanjian para kader dalam menjalankan amanat partai dan tugas sebagai kepala daerah selama lima tahun.
Pasalnya menurut dia, banyak pihak yang menjadikan jabatan kepala daerah sebagai batu loncatan agar dapat menjabat pada tingkatan yang lebih tinggi seperti jabatan presiden.
"Banyak gubernur dan wagub (wakil gubernur) sasarannya mau jadi presiden dan wapres (wakil presiden), jadi kepala daerah hanya batu loncatan. Harus amanah lima tahun, jadi kita siapkan pakta integritas," ujar Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/9/2015).
Maka itu dengan adanya pakta integritas, kata Riza, kadernya tidak akan bisa keluar dari amanahnya sebagai kepala daerah. Hal itu melihat pengalaman mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang maju dalam pemilihan presiden (pilpres) saat masa kepemimpinannya baru berumur sekitar dua tahun.
"Kontrak enggak boleh di tengah jalan apalagi loncat ke presiden dan wakil presiden," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR itu menambahkan, Gerindra memiliki banyak kader potensial untuk diusung menjadi calon kepala daerah. Namun menurutnya, kader tersebut harus menjalani serangkaian proses untuk menjadi calon kepala daerah.
"Banyak sekali kader Gerindra yang siap diusung, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Biem Benyamin, ada Pak Taufik dari DPRD. Ada juga Pak Adhyaksa Dault yang dekat dengan Gerindra siap diusung," pungkas Riza.
Pilihan:
Operasi Militer Dimungkinkan untuk Bebaskan 2 WNI
(maf)
