Pemerintah Diminta Tak Buka Ruang Dialog dengan OPM
Pemerintah Diminta Tak Buka Ruang Dialog dengan OPM
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta menutup ruang negosiasi dalam upaya membebaskan dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok bersenjata di Papua, diduga terkait Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, membuka ruang negosiasi bagi OPM hanya akan merugikan pihak Indonesia sebagai pemegang sah kedaulatan.
"Pemerintah harus tegas. Tidak membuka ruang negosiasi," kata Mahfudz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2015).
"Karena sekali ini diberi ruang bernegosiasi maka akan dikapitalisasi OPM untuk semakin menaikkan eskalasi dari perjuangan politik kepada aksi teror yang lebih jauh," imbuhnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun meminta pemerintah untuk berkomunikasi secara jelas dan tegas dengan otoritas Papua Nugini (PNG).
Dalam kesempatan itu, Mahfudz menyatakan belum perlu pendekatan militerisme guna membebaskan dua WNI tersebut. Alasannya, karena penyanderaan terjadi di luar kedaulatan Indonesia, maka penyelesaian secara politik adalah yang utama.
"Persisnya ini juga akan menjadi ujian bagi PNG, sejauh mana komitmen dukungan PNG terhadap NKRI terkait kasus ini," tandas Mahfudz.
Pilihan:
WNI Disandera, Jokowi Akan Telepon PM Papua Nugini
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, membuka ruang negosiasi bagi OPM hanya akan merugikan pihak Indonesia sebagai pemegang sah kedaulatan.
"Pemerintah harus tegas. Tidak membuka ruang negosiasi," kata Mahfudz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2015).
"Karena sekali ini diberi ruang bernegosiasi maka akan dikapitalisasi OPM untuk semakin menaikkan eskalasi dari perjuangan politik kepada aksi teror yang lebih jauh," imbuhnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun meminta pemerintah untuk berkomunikasi secara jelas dan tegas dengan otoritas Papua Nugini (PNG).
Dalam kesempatan itu, Mahfudz menyatakan belum perlu pendekatan militerisme guna membebaskan dua WNI tersebut. Alasannya, karena penyanderaan terjadi di luar kedaulatan Indonesia, maka penyelesaian secara politik adalah yang utama.
"Persisnya ini juga akan menjadi ujian bagi PNG, sejauh mana komitmen dukungan PNG terhadap NKRI terkait kasus ini," tandas Mahfudz.
Pilihan:
WNI Disandera, Jokowi Akan Telepon PM Papua Nugini
(maf)
Explore More