Pemerintah Ogah Negosiasi dengan Penyandera 2 WNI di PNG
Rabu, 16 September 2015 - 19:52 WIB
Pemerintah Ogah Negosiasi dengan Penyandera 2 WNI di PNG
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menegaskan tidak bersedia bernegosiasi dengan penyandera warga negara Indonesia (WNI) di wilayah Skouwtiau, Distrik Kerom, Papua Nugini atau Papua New Guinea (PNG). Sebab, pemerintah tidak mau didikte oleh kelompok bersenjata tersebut.
"Kita tidak pernah mau negosiasi kalau masalah itu. Sekali kita negosiasi, nanti kita didikte," tegas Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9/2015).
Lebih lanjut, dia mengatakan, sejauh ini pemerintah masih menyerahkan penanganan itu kepada pemerintah PNG. "Karena pemerintah PNG itu bersahabat dengan kita dan kemudian prime ministernya memberikan perhatian khusus untuk penanganan itu," tuturnya.
Dia menambahkan, tidak ada tenggat waktu diberikan dalam upaya pembebasan dua WNI yang disandera kelompok bersenjata itu. Pemerintah Indonesia memberikan kepercayaan penuh pada pemerintah PNG.
"Enggak, kita enggak kasih. Kita kasih ke pemerintah PNG aja, memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada PNG, tapi tentu kita berkomunikasi dengan sama mereka sambil juga memberikan bantuan-bantuan yang bila diperlukan sama mereka," imbuhnya.
PILIHAN:
Eks Kapolri Minta KPK Sinergi dengan Polri dan Kejaksaan
Alasan KPK Pilih 2 Perwira Polri Jadi Dirdik & Kabiro Hukum
"Kita tidak pernah mau negosiasi kalau masalah itu. Sekali kita negosiasi, nanti kita didikte," tegas Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9/2015).
Lebih lanjut, dia mengatakan, sejauh ini pemerintah masih menyerahkan penanganan itu kepada pemerintah PNG. "Karena pemerintah PNG itu bersahabat dengan kita dan kemudian prime ministernya memberikan perhatian khusus untuk penanganan itu," tuturnya.
Dia menambahkan, tidak ada tenggat waktu diberikan dalam upaya pembebasan dua WNI yang disandera kelompok bersenjata itu. Pemerintah Indonesia memberikan kepercayaan penuh pada pemerintah PNG.
"Enggak, kita enggak kasih. Kita kasih ke pemerintah PNG aja, memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada PNG, tapi tentu kita berkomunikasi dengan sama mereka sambil juga memberikan bantuan-bantuan yang bila diperlukan sama mereka," imbuhnya.
PILIHAN:
Eks Kapolri Minta KPK Sinergi dengan Polri dan Kejaksaan
Alasan KPK Pilih 2 Perwira Polri Jadi Dirdik & Kabiro Hukum
(kri)
