Tenaga Honorer Diangkat 2016

JAKARTA - Ribuan guru dan pegawai honorer yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR Senayan Jakarta, kemarin, menangis bahagia begitu mendapat kabar pemerintah akan mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi PNS.

Sejumlah pengunjuk rasa langsung melakukan sujud syukur, sebagian yang lain berpelukan dan menangis haru. Beberapa di antaranya bertepuk tangan dan bersorak-sorai. ”Pengangkat an dilakukan secara bertahap mulai 2016 hingga 2019,” kata Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo saat mengumumkan keputusan pemerintah tersebut kepada para pengunjuk rasa.

Ribuan guru dan tenaga honorer yang datang dari berbagai provinsi ini membubarkan diri dengan tertib sambil me nyanyikan lagu ke bangsaan. Mereka menggunakan bus itu segera meninggalkan Jakar ta pada malam ini juga. Informasi yang disampai kan Sulistyo merupakan hasil rapat antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi dan Komisi II DPR kemarin.

Yuddy mengatakan pengangkatan tenaga honorer kategori 2 (K2) baru bisa dilakukansecara bertahapmulai 2016 hingga 2019. Sebab pada tahun ini ada moratorium pengangkatan CPNS. ”Tapi kami usahakan di percepat,” ujarnya seusai melakukan rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pemerintah setuju mengangkat 440.000 tenaga honorer K2 sebagai PNS secara bertahap dan dengan sejumlah catatan. Pengangkatan 440.000 tenaga honorer K2 itu diestimasi akan meningkatkan biaya gaji senilai Rp34 triliun per tahun. Namun itu baru perhitungan kasar. Asumsinya, bila seluruh tenaga honorer itu diangkat tanpa evaluasi, satu orang dengan gaji Rp2 juta dan tunjangan-tunjangan.

Meskipun demikian, Yuddy meyakini setelah dilakukan proses evaluasi, jumlah tenaga honorer K2 yang diangkat menjadi PNS bakal berkurang. ”Mungkin ada yang sudah meninggal, mungkin ada yang sudah tidak bekerja, mungkin ada yang tidak memenuhi persyaratan,” paparnya.

Secara garis besar Presiden Jokowi telah mengetahui persoalan tenaga honorer K2. Namun hasil rapat dengan Komisi II baru akan di sampaikan ketika Presiden saat tiba di Tanah Air dari lawatan keluar negeri. Dia mengatakan ada dua risiko yang akan dihadapi saat pemerintah menerima aspirasi para honorer K2 ini, yaitu upaya peningkatan pe ngembang an sumber daya manusia (SDM) aparatur relatif akan melambat dan ada peningkatan belanja pegawai.

”Dari pertimbangan-pertimbangan yang kami lakukan, selaku menpan-RB yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan kepegawaian secara nasional dan terhadap masalah honorer, kami meminta dukungan dan persetujuan DPR lebih lanjut,” katanya.

Selain itu, Kemenpan-RB yang memberikan izin prinsip perumusan kepegawaian harus didukung dengan usulan kebutuhan kepegawaian dan yang menyampaikan itu pejabat pembina kepegawaian (PPK). Kemudian sesuai dengan UU ASN, prosesnya harus melalui perencanaan dan proses seleksi yang akan dilakukan di antara sesama tenaga honorer K2.

Komisi II DPR sangat antusias mendukung kebijakan yang dikeluarkan Menteri Yuddy tersebut. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Riyanto berharap kebijakan ini diambil bukan karena banyaknya tekanan dari masyarakat. ”Tenagatenaga mereka sangat dibutuhkan. Di daerah terpencil banyak sekolah yang diajar oleh guru honorer. Kalau diangkat sudah mempercepat tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” katanya.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan menyampaikan respeknya atas keberanian Menteri Yuddy. ”Saya sangat bangga karena tadi (kemarin) kita bertemu saat Pak Menteri menemui honorer K2. Kami sangat mendukung apa yang Pak Menteri sampaikan. Karena beliau tidak pernah merasa takut dengan tekanan-tekanan yang ada,” katanya.

Dia mengusulkan agar proses rekrutmen lebih di dahulukan bagi honorer yang berusia lanjutdanyangdatangpada hari ini. ”Dahulukan dulu honorer yang usia lanjut dan yang demo dari pagi ini. Saya percaya ke Pak Menteri,” kata Arteri.

Sebelumnya, ribuan guru honorer menggelar aksi menuntut DPR memperjuangkan mereka untuk diangkat menjadi PNS. Mereka yang terdiri atas Forum Honorer Kategori 2, PGRI, dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengancam akan terus melakukan aksi demonstrasi jika tahun ini tidak ada keputusan atas apa yang menjadi tuntutannya.

Dalam orasinya Ketua Forum PGRI Sulistyo menya takan, perjuangan para tenaga honorer sudah begitu panjang dan sudah puluhan kali menerima janji kosong tentang perbaikan nasib mereka. Dia menyampaikan terima kasih kepada guru honorer yang sudah mengabdi meskipun pemerintah telah mengabaikan dan tidak peduli serta melakukan pembiaran terhadap kesejahteraannya.

Atas nama PGRI, Sulistiyo menghormati semua guru yang telah melakukan usaha walau sampai saat ini belum menumbuhkan hasil bagi kesejah teraan.

Dita angga/ Rahmat sahid/ant