TNI Tunggu Sinyal PNG
Rabu, 16 September 2015 - 10:12 WIB
TNI Tunggu Sinyal PNG
A
A
A
JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) siap menurunkan pasukan elitenya guna membebaskan dua warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok bersenjata Papua di Papua Nugini (PNG).
Namun, mereka masih menunggu proses negosiasi Pemerintah PNG dengan para penyandera. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, Pemerintah Indonesia sudah berupaya optimal untuk membebaskan Sudirman, 28, dan Badar, 20, yang disandera di Kampung Skoutio, Provinsi Sandaun, PNG, daerah perbatasan Indonesia-PNG yang dapat ditempuh tiga jam jalan kaki dari Skopro, Kabupaten Keerom, Papua.
Pemerintah dan TNI juga sudah berkoordinasi dengan Pemerintah PNG. Pihak PNG bahkan sudah melakukan negosiasi dengan para penyandera yang disebut-sebut berasal dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Jefry Pagawak.
”Kami menghargai upaya yang dilakukan Pemerintah PNG. Kita tunggu saja hasilnya. Dalam kondisi seperti ini, kalau kita sudah menyerahkan kepada Pemerintah PNG, kita diam saja. Kita memantau saja,” ucap Panglima TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, kemarin.
Meski begitu, Gatot mengaku TNI sudah menyiapkan sejumlah rencana untuk mengantisipasi terjadi ihwal yang tidak diinginkan. Pihaknya bahkan telah siap 24 jam. ”Diperintah sekarang pun kami siap,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Endang Sodik. Menurutnya, jika Pemerintah Papua Nugini mengizinkan TNI membantu membebaskan dua WNI yang disandera, pasukan elite TNI akan diterjunkan seperti Kopassus TNI AD, Detasemen Bravo (Denbravo) Pasukan Khas TNI AU, dan Detasemen Jala Mengkara (Denjaka) Kopaska TNI AL. ”Semua pasukan kami siap. Pasukan pembebasan sandera apa pun bentuknya, kami siap. Jadi, don’t worry, pokoknya siap,’’ ujar Endang.
Sebelumnya Endang mengatakan, proses pembebasan sandera dua WNI oleh PNG Army akan dilangsungkan kemarin siang, tepatnya pukul 12.00. Namun, tampaknya negosiasi PNG dengan para penyandera deadlock sehingga proses pembebasan batal dilakukan. Itu pula yang membuat TNI siap mengambil langkah untuk membebaskan sandera.
”Jika pasukan elite TNI diberikan izin bergerak, masalah tersebut bisa saja selesai dalam lima menit. Cuma, kami tidak mau membabibuta. Kami menghormati kedaulatan PNG dan kami tidak ingin ada korban baru lagi dari WNI. Maka itu, pembebasannya ‘firstnegotiation’ dan diserahkan ke Tentara Papua Nugini,” katanya.
Mengenai tuntutan pertukaran (barter) sandera dua WNI dengan dua tahanan narkoba yang terkait kelompok penyandera, Gatot mengatakan, TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk melakukan itu. ”Apakah TNI punya kewenangan hukum untuk itu? Kan tidak mempunyai kewenangan,” kata Gatot.
Wakil Presiden Jusuf Kalla bahkan menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tidak mungkin membebaskan tahanan narkoba yang terkait kelompok penyandera tersebut lewat barter dengan sandera dua WNI. ”Tidak mungkin melakukan ‘deal’ seperti itu, apalagi karena terkait dengan narkoba,” katanya.
Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengakui pembebasan dua sandera WNI di PNG (PNG) belum dapat dipastikan. ”Karena masih menunggu hasil negosiasi yang dilakukan tentara PNG,” kata Waterpauw di Jayapura kemarin.
Menurut dia, dari hasil pertemuan dengan Konsul PNG di Jayapura Jack Ari terungkap, belum ada perkembangan hasil negosiasi yang dilakukan tentara PNG. ”Jaringan telekomunikasi terganggu makanya belum diketahui pasti hasilnya,” kata Waterpauw. Dua WNI, Sudirman dan Badar, yang disandera sejak 9 September itu saat ini masih berada di Skoutiou, PNG, dan dilaporkan dalam kondisi baikbaik saja.
Penyanderaan keduanya berawal ketika lima warga Indonesia yakni Sudirman, Badar, Syarifudin, Yani, dan Kibo tengah menebang kayu di Kampung Skopro, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom. Saat itu mereka didatangi tujuh orang bersenjata laras panjang dan panah. Salah satu teman mereka, Kibo, tewas ditembak karena melawan.
Sucipto/ant
Namun, mereka masih menunggu proses negosiasi Pemerintah PNG dengan para penyandera. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, Pemerintah Indonesia sudah berupaya optimal untuk membebaskan Sudirman, 28, dan Badar, 20, yang disandera di Kampung Skoutio, Provinsi Sandaun, PNG, daerah perbatasan Indonesia-PNG yang dapat ditempuh tiga jam jalan kaki dari Skopro, Kabupaten Keerom, Papua.
Pemerintah dan TNI juga sudah berkoordinasi dengan Pemerintah PNG. Pihak PNG bahkan sudah melakukan negosiasi dengan para penyandera yang disebut-sebut berasal dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Jefry Pagawak.
”Kami menghargai upaya yang dilakukan Pemerintah PNG. Kita tunggu saja hasilnya. Dalam kondisi seperti ini, kalau kita sudah menyerahkan kepada Pemerintah PNG, kita diam saja. Kita memantau saja,” ucap Panglima TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, kemarin.
Meski begitu, Gatot mengaku TNI sudah menyiapkan sejumlah rencana untuk mengantisipasi terjadi ihwal yang tidak diinginkan. Pihaknya bahkan telah siap 24 jam. ”Diperintah sekarang pun kami siap,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Endang Sodik. Menurutnya, jika Pemerintah Papua Nugini mengizinkan TNI membantu membebaskan dua WNI yang disandera, pasukan elite TNI akan diterjunkan seperti Kopassus TNI AD, Detasemen Bravo (Denbravo) Pasukan Khas TNI AU, dan Detasemen Jala Mengkara (Denjaka) Kopaska TNI AL. ”Semua pasukan kami siap. Pasukan pembebasan sandera apa pun bentuknya, kami siap. Jadi, don’t worry, pokoknya siap,’’ ujar Endang.
Sebelumnya Endang mengatakan, proses pembebasan sandera dua WNI oleh PNG Army akan dilangsungkan kemarin siang, tepatnya pukul 12.00. Namun, tampaknya negosiasi PNG dengan para penyandera deadlock sehingga proses pembebasan batal dilakukan. Itu pula yang membuat TNI siap mengambil langkah untuk membebaskan sandera.
”Jika pasukan elite TNI diberikan izin bergerak, masalah tersebut bisa saja selesai dalam lima menit. Cuma, kami tidak mau membabibuta. Kami menghormati kedaulatan PNG dan kami tidak ingin ada korban baru lagi dari WNI. Maka itu, pembebasannya ‘firstnegotiation’ dan diserahkan ke Tentara Papua Nugini,” katanya.
Mengenai tuntutan pertukaran (barter) sandera dua WNI dengan dua tahanan narkoba yang terkait kelompok penyandera, Gatot mengatakan, TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk melakukan itu. ”Apakah TNI punya kewenangan hukum untuk itu? Kan tidak mempunyai kewenangan,” kata Gatot.
Wakil Presiden Jusuf Kalla bahkan menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tidak mungkin membebaskan tahanan narkoba yang terkait kelompok penyandera tersebut lewat barter dengan sandera dua WNI. ”Tidak mungkin melakukan ‘deal’ seperti itu, apalagi karena terkait dengan narkoba,” katanya.
Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengakui pembebasan dua sandera WNI di PNG (PNG) belum dapat dipastikan. ”Karena masih menunggu hasil negosiasi yang dilakukan tentara PNG,” kata Waterpauw di Jayapura kemarin.
Menurut dia, dari hasil pertemuan dengan Konsul PNG di Jayapura Jack Ari terungkap, belum ada perkembangan hasil negosiasi yang dilakukan tentara PNG. ”Jaringan telekomunikasi terganggu makanya belum diketahui pasti hasilnya,” kata Waterpauw. Dua WNI, Sudirman dan Badar, yang disandera sejak 9 September itu saat ini masih berada di Skoutiou, PNG, dan dilaporkan dalam kondisi baikbaik saja.
Penyanderaan keduanya berawal ketika lima warga Indonesia yakni Sudirman, Badar, Syarifudin, Yani, dan Kibo tengah menebang kayu di Kampung Skopro, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom. Saat itu mereka didatangi tujuh orang bersenjata laras panjang dan panah. Salah satu teman mereka, Kibo, tewas ditembak karena melawan.
Sucipto/ant
(ftr)
