DPR Harap Insiden Tolikara Tak Terulang Saat Idul Adha
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy mengapresiasi sikap tegas Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti yang sudah memerintahkan Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw untuk menjamin keamanan muslim Tolikara saat perayaan Idul Adha.
Menurut Politikus PKS ini, hal tersebut penting dilakukan jajaran kepolisian setelah adanya tiga syarat yang dimintakan Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) kepada pemerintah.
"Karena persoalan keamanan adalah tanggung jawab Polri, jangan sampai peristiwa pada saat Idul Fitri terulang lagi," tutur Aboe Bakar, melalui rilis yang diterima wartawan, Sabtu (12/9/2015).
Menurut pria yang akrab disapa Habib ini, intruksi Kapolri harus dijalankan seluruh bawahannya supaya marwah dan martabat Polri tetap terjaga. Hal itu juga untuk menunjukkan negara tidak lemah dalam menghadapi ancaman kelompok tertentu yang menentang konstitusi dan mengganggu situasi keamanan di Indonesia.
"Oleh karenanya langkah antisipatif harus diambil, dengan melakukan deteksi dini dan persiapan pengamanan yang maksimal," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, GIDI mengajukan 3 syarat kepada pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menyoal tuntutan mereka. Pertama, mereka meminta nama GIDI dibersihkan dari tuduhan separatis; kedua, dua tersangka yang ditangkap oleh Polda Papua segera dibebaskan; ketiga, pihak penegak hukum tidak lagi menyelesaikan kasus ini secara hukum positif, tetapi menggunakan hukum adat.
PILIHAN:
Jokowi Utus Menag Kunjungi Korban Tragedi Masjidilharam
Empat Korban Crane yang Terluka Berasal dari Kloter Padang
Menurut Politikus PKS ini, hal tersebut penting dilakukan jajaran kepolisian setelah adanya tiga syarat yang dimintakan Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) kepada pemerintah.
"Karena persoalan keamanan adalah tanggung jawab Polri, jangan sampai peristiwa pada saat Idul Fitri terulang lagi," tutur Aboe Bakar, melalui rilis yang diterima wartawan, Sabtu (12/9/2015).
Menurut pria yang akrab disapa Habib ini, intruksi Kapolri harus dijalankan seluruh bawahannya supaya marwah dan martabat Polri tetap terjaga. Hal itu juga untuk menunjukkan negara tidak lemah dalam menghadapi ancaman kelompok tertentu yang menentang konstitusi dan mengganggu situasi keamanan di Indonesia.
"Oleh karenanya langkah antisipatif harus diambil, dengan melakukan deteksi dini dan persiapan pengamanan yang maksimal," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, GIDI mengajukan 3 syarat kepada pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menyoal tuntutan mereka. Pertama, mereka meminta nama GIDI dibersihkan dari tuduhan separatis; kedua, dua tersangka yang ditangkap oleh Polda Papua segera dibebaskan; ketiga, pihak penegak hukum tidak lagi menyelesaikan kasus ini secara hukum positif, tetapi menggunakan hukum adat.
PILIHAN:
Jokowi Utus Menag Kunjungi Korban Tragedi Masjidilharam
Empat Korban Crane yang Terluka Berasal dari Kloter Padang
(kri)