Penambahan Anggaran TNI Dinilai Wajar

JAKARTA - Langkah Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang meminta tambahan anggaran sebesar Rp35 triliun guna memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dinilai wajar.

Ini mengingat tren ancaman dan dinamika yang terjadi di kawasan harus disikapi dengan baik. Apalagi, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan program Nawacitanya ingin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. ”Sangat masuk akal bila TNI minta tambahan anggaran karena menjaga pertahanan negara dengan semakin variatifnya ancaman yang bersifat unpredictable atau tak terduga,” ungkap pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati di Jakarta kemarin.

Wanita yang akrab disapa Nuning ini mengatakan, bicara TNI tidak hanya poros maritim, namun juga kesejahteraan dan pendidikan. Karena itu, perlu dipertanyakan mengapa ada penurunan anggaran untuk TNI. ”Adakah alokasi dananya diperuntukkan bagi bidang lain yang dianggap lebih penting? Kita juga harus berpikir integrated bahwa kesejahteraan prajurit dan pendidikannya harus mendapat atensi,” katanya.

Mantan anggota Komisi I DPR ini mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) harus memahami visi pertahanan secara lebih luas, bukan sekadar melihatnya dari sisi peningkatan alutsista. Tapi, itu juga harus dilihat sebagai penguatan dalam menjaga NKRI dari berbagai ancaman dan gangguan kedaulatan.

”Visi outward looking harus lebih ditingkatkan dalam menghadapi proxy war ,” ujarnya. Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi menilai, permintaan tambahan anggaran oleh TNI merupakan hal yang wajar. Terlebih bila dikaitkan dengan visi pemerintah yang ingin mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

”Bila dikaitkan dengan itu, merupakan sebuah keniscayaan dan tidak ada masalah,” katanya. Menurut Muradi, dalam mewujudkan visi tersebut, peran TNI sangat besar dan bisa dikatakan sebagai operator teknis di lapangan. Selama ini sistem pertahanan negara yang ada belum sepenuhnya terhubung dengan visi tersebut.

”Visi poros maritim baru dilaksanakan oleh pemerintah karenanya perlu penguatan-penguatan,” ujarnya. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan TNI dalam mendukung visi tersebut. Di antaranya penguatan di wilayah perbatasan-perbatasan darat, penguatan diwilayah udara sebagai antisipasi terhadap pelanggaran pesawat asing yang masuk secara ilegal, dan pengembangan kekuatan angkatan laut.

Sucipto