Jaksa Agung Jamin Penggeledahan PT VSI Sesuai Prosedur

JAKARTA - Jaksa Agung HM Prasetyo menjamin penggeledahan Kantor PT Victoria Sekuritas Indonesia (VSI) terkait kasus pembelian aset Bank Tabungan Negara (BTN) melalui BPPN pada 2003 dilakukan sesuai prosedur tetap (protap).

Hal itu dikatakan Prasetyo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR yang membahas RUU KUHP dan penanganan kasus tindak pidana korupsi.

"Dijamin melalui protap. Justru sebalikanya, kami diusir. Kami melakukan secara terbuka transparan tidak ada yang ditutup-tutupi dan semuanya legal," ujar Prasetyo dalam rapat tersebut di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2015).

Dia membantah, tudingan dari pihak PT VSI yang menyebut penggeledahan yang dilakukan pihaknya adalah liar dan tanpa izin. Justru menurutnya, PT VSI mengerahkan kekuatan tertentu untuk mengusir Tim Satuan Petugas Khusus (Satgassus) Kejagung saat melakukan penggeledahan.

Pasalnya, lanjut dia, saat penggeledahan di PT VSI, tim Satgassus Kejagung didatangi tim Jatanras dari Polda Metro Jaya dengan menggunakan senjata lengkap. Kehadiran Jatanras Polda Metro Jaya itu, atas laporan dari pihak PT VSI yang menuding Kejagung melakukan penggeledahan liar tanpa izin.

"Pertama Jatanras Polda Metro Jaya dengan senjata lengkap. Karena adanya laporan dari yang bersangkutan PT Victoria," ungkapnya.

Bahkan, lanjut Prasetyo, PT VSI juga melapor ke pemimpin DPR terkait penggeledahan tersebut. Tak hanya itu, PT VSI juga melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"(PT VSI) lapor ke ketua atau pemimpin DPR. Bahkan yang bersangkutan, laporan ke presiden, dan mengajak debat publik. Tidak ada gunanya, kami tidak menghiraukan," tandas Prasetyo.

PILIHAN:
PAN Diingatkan Tak Lupa Ikrar Bersama di KMP

KPK Terima SPDP Kasus Mobil Crane Pelindo II