Bentuk Pansus Pelindo II Komisi III DPR Ajak Komisi V, VI dan XI
Sabtu, 05 September 2015 - 23:45 WIB
Bentuk Pansus Pelindo II Komisi III DPR Ajak Komisi V, VI dan XI
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk menelusuri kasus korupsi penyimbangan yang ada di pelabuhan dan melibatkan Pelindo II.
Karena menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Victor Simanjuntak, terdapat kerugian negara hingga ratusan triliun.
"Kami akan ajak Komisi V, VI dan XI membentuk pansus. Itu dilakukan karena Komisi III ingin dorong dan kawal, menyelesaikan tuntas kasus ini (Pelindo II)," ujar Bambang di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2015).
Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu.
Pembentukan pansus masih dalam proses namun tetap berjalan. Pasalnya menurut dia, pansus dibentuk untuk mengungkap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Pelindo II.
"Bukan hanya PDIP, semua fraksi di Komisi III semangat sekali untuk mengungkap ini. Karena disana bukan hanya supir aja yang di pungli (pungutan liar). Dari mulai hal kecil, sampai pungli besar seperti perpanjangan kontrak pekerja JICT yang dipaksakan, itu harus diungkapkan," tegas Masinton.
Karena menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Victor Simanjuntak, terdapat kerugian negara hingga ratusan triliun.
"Kami akan ajak Komisi V, VI dan XI membentuk pansus. Itu dilakukan karena Komisi III ingin dorong dan kawal, menyelesaikan tuntas kasus ini (Pelindo II)," ujar Bambang di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2015).
Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu.
Pembentukan pansus masih dalam proses namun tetap berjalan. Pasalnya menurut dia, pansus dibentuk untuk mengungkap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Pelindo II.
"Bukan hanya PDIP, semua fraksi di Komisi III semangat sekali untuk mengungkap ini. Karena disana bukan hanya supir aja yang di pungli (pungutan liar). Dari mulai hal kecil, sampai pungli besar seperti perpanjangan kontrak pekerja JICT yang dipaksakan, itu harus diungkapkan," tegas Masinton.
(sms)
