Ini 5 Kasus Ditangani Buwas yang Diintervensi Pemerintah
Sabtu, 05 September 2015 - 04:58 WIB
Ini 5 Kasus Ditangani Buwas yang Diintervensi Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Pencopotan Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Budi Waseso (Buwas) dari jabatannya tentu disambut baik oleh orang yang merasa terganggu atas kinerjanya, khususnya mafia yang berada di lingkaran Istana.
Demikian diungkapkan Anggota Komisi III DPR Risa Mariska melalui pers rilis yang diterima Sindonews, Sabtu (5/9/2015).
Menurut Risa, kinerja Kepolisian khususnya Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri di bawah komando Budi Waseso yang semakin meroket, seharusnya diapresiasi.
Bagi Risa, apa yang dilakukan Buwas adalah bentuk loyalitas kepada presiden sebagai kepala negara. Segala hal terkait kinerja Kepolisian tentu akan dilaporkan kepada presiden.
Karenanya lanjut Risa, kegaduhan atas penggeledahan di Kantor PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II seharusnya tidak perlu direspons reaktif oleh presiden.
"Apa yang dilakukan oleh Bareskrim tentu sudah diketahui presiden," kata Risa.
Menurut Risa, sejatinya presiden ingin korupsi yang telah mengakar di negeri ini diberantas. Spirit tersebut dibangun dalam Nawacita hingga penerapan revolusi mental di setiap lembaga negara.
"Presiden juga telah memerintahkan kepada Bareskrim untuk bersih-bersih korupsi di setiap sektor," ungkap Risa.
(Baca juga: Kapolri Bantah Mutasi Komjen Buwas Karena Intervensi Istana)
Diakui politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, perintah ini yang sedang dijalankan Buwas, meski dalam melaksanakan pekerjaannya bukan sekali atau dua kali jenderal bintang tiga itu justru mendapat intervensi dari presiden.
Risa mencatat, setidaknya ada lima kasus yang diintervensi presiden, di antaranya kasus Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Abraham Samad, kasus Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto (BW).
"Kemudian kasus payment gateway yang menyeret Denny Indrayana, kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan mantan penyidik KPK Novel Baswedan dan Kasus Pelindo II," ungkapnya.
"Presiden harus hentikan intervensi yang justru memperburuk kualitas penegakan hukum di Indonesia," imbuhnya.
Pilihan:
Fadli Zon Bongkar Manuver PAN & Kegagalan Pemerintah Jokowi
Demikian diungkapkan Anggota Komisi III DPR Risa Mariska melalui pers rilis yang diterima Sindonews, Sabtu (5/9/2015).
Menurut Risa, kinerja Kepolisian khususnya Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri di bawah komando Budi Waseso yang semakin meroket, seharusnya diapresiasi.
Bagi Risa, apa yang dilakukan Buwas adalah bentuk loyalitas kepada presiden sebagai kepala negara. Segala hal terkait kinerja Kepolisian tentu akan dilaporkan kepada presiden.
Karenanya lanjut Risa, kegaduhan atas penggeledahan di Kantor PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II seharusnya tidak perlu direspons reaktif oleh presiden.
"Apa yang dilakukan oleh Bareskrim tentu sudah diketahui presiden," kata Risa.
Menurut Risa, sejatinya presiden ingin korupsi yang telah mengakar di negeri ini diberantas. Spirit tersebut dibangun dalam Nawacita hingga penerapan revolusi mental di setiap lembaga negara.
"Presiden juga telah memerintahkan kepada Bareskrim untuk bersih-bersih korupsi di setiap sektor," ungkap Risa.
(Baca juga: Kapolri Bantah Mutasi Komjen Buwas Karena Intervensi Istana)
Diakui politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, perintah ini yang sedang dijalankan Buwas, meski dalam melaksanakan pekerjaannya bukan sekali atau dua kali jenderal bintang tiga itu justru mendapat intervensi dari presiden.
Risa mencatat, setidaknya ada lima kasus yang diintervensi presiden, di antaranya kasus Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Abraham Samad, kasus Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto (BW).
"Kemudian kasus payment gateway yang menyeret Denny Indrayana, kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan mantan penyidik KPK Novel Baswedan dan Kasus Pelindo II," ungkapnya.
"Presiden harus hentikan intervensi yang justru memperburuk kualitas penegakan hukum di Indonesia," imbuhnya.
Pilihan:
Fadli Zon Bongkar Manuver PAN & Kegagalan Pemerintah Jokowi
(maf)
