PDIP Minta Jokowi Tak Lindungi Mafia di Balik Mutasi Buwas
Jum'at, 04 September 2015 - 15:57 WIB
PDIP Minta Jokowi Tak Lindungi Mafia di Balik Mutasi Buwas
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk menghentikan segala bentuk intervensi terhadap Polri yang justru berdampak negatif pada proses penegakan hukum di Indonesia.
Hal itu diungkapkan Politikus PDIP Risa Mariska menanggapi mutasi Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) yang kini menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
Risa menilai, mutasi yang dilakukan terhadap Buwas berhubungan erat dengan sepak terjang jenderal polisi bintang tiga itu dalam upaya mengungkap kasus korupsi di perusahaan milik negara, PT Pelindo II.
"Presiden perlu diingatkan, semua orang adalah sama di mata hukum. Presiden tidak bisa memberikan perlakuan yang berbeda pada saat proses hukum sedang dijalankan," kata Risa melalui pers rilis yang diterima Sindonews, Jumat (4/9/2015).
Risa juga menyoroti upaya Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino yang membuka rekaman telepon kepada media, antara dirinya dengan seorang menteri Kabinet Kerja ihwal nasibnya di salah satu perusahaan milik negara tersebut.
"Itu adalah perbuatan yang tidak etis dengan bahasa tubuh seolah-olah menteri dan presiden bisa dia atur," tegas Risa.
Anggota Komisi III DPR ini pun meminta presiden agar tidak lagi melakukan langkah intervensi dan tindakan-tindakan reaksioner yang justru akan menghambat proses penegakan hukum.
"Presiden jangan menjadi pelindung mafia yang ada di Istana, karena semua orang sama di mata hukum," ungkap Risa.
PILIHAN:
Komjen Buwas Ditelepon Wapres JK Soal Kasus Pelindo II
Komjen Buwas Ditelepon Wapres JK Soal Kasus Pelindo II
Hal itu diungkapkan Politikus PDIP Risa Mariska menanggapi mutasi Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) yang kini menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
Risa menilai, mutasi yang dilakukan terhadap Buwas berhubungan erat dengan sepak terjang jenderal polisi bintang tiga itu dalam upaya mengungkap kasus korupsi di perusahaan milik negara, PT Pelindo II.
"Presiden perlu diingatkan, semua orang adalah sama di mata hukum. Presiden tidak bisa memberikan perlakuan yang berbeda pada saat proses hukum sedang dijalankan," kata Risa melalui pers rilis yang diterima Sindonews, Jumat (4/9/2015).
Risa juga menyoroti upaya Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino yang membuka rekaman telepon kepada media, antara dirinya dengan seorang menteri Kabinet Kerja ihwal nasibnya di salah satu perusahaan milik negara tersebut.
"Itu adalah perbuatan yang tidak etis dengan bahasa tubuh seolah-olah menteri dan presiden bisa dia atur," tegas Risa.
Anggota Komisi III DPR ini pun meminta presiden agar tidak lagi melakukan langkah intervensi dan tindakan-tindakan reaksioner yang justru akan menghambat proses penegakan hukum.
"Presiden jangan menjadi pelindung mafia yang ada di Istana, karena semua orang sama di mata hukum," ungkap Risa.
PILIHAN:
Komjen Buwas Ditelepon Wapres JK Soal Kasus Pelindo II
Komjen Buwas Ditelepon Wapres JK Soal Kasus Pelindo II
(kri)
