Gabung Pemerintah, PAN Bergolak

JAKARTA - Keputusan Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung pemerintahan Jokowi-JK memantik reaksi sejumlah kader.

Langkah itu dinilai hanya manuver Ketua Umum DPP Zulkifli Hasan yang didukung segelintir elite PAN tanpa mendengarkan suara kader. Bahkan Zulkifli dinilai telah menyalahi mekanisme partai di balik keputusannya itu. Seharusnya ketika PAN ingin berubah mendukung pemerintah, hal itu mesti terlebih dulu dimusyawarahkan dan diputuskan melalui rapat kerja nasional (rakernas).

Bahkan pengurus dewan pimpinan wilayah (DPW) juga harus diajak bicara. Namun, kenyataannya, keputusan meninggalkan Koalisi Merah Putih (KMP) itu hanya diambil Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Sutrisno Bachir, dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Amien Rais.

”Dukungan kepada pemerintah tidak masalah. Yang kami persoalkan adalah mekanismenya. PAN bergabung ke KMP itu hasil rakernas, jadi ketika keputusan diubah, itu juga harus melalui forum rakernas,” ujar Ketua DPP PAN Agung Mozin di Jakarta kemarin.

Menurut Agung, tidak boleh jika keputusan masuk ke koalisi pendukung pemerintah ini hanya berdasarkan hasil rapat atau diskusi segelintir elite atau MPP saja. Mengapa setiap keputusan harus melalui kongres atau rakernas, karena itu adalah forum tertinggi partai. Jadi, untuk pilihan masuk atau berada di luar pemerintahan, DPP wajib hukumnya melibatkan DPW.

Agung bahkan dengan tegas mengatakan bahwa pernyataan PAN yang masuk menjadi bagian pemerintah hanya pernyataan pribadi Zulkifli Hasan dan dilakukan sepihak. Padahal tidak ada pasal di AD/ART partai bahwa Ketua Umum dan Ketua MPP bisa membatalkan hasil rakernas. ”Saya kira daerah akan bergolak dan keputusan itu bisa dikritik oleh teman-teman di daerah. Selama ini kami patuh dan menjalankan semua aturan AD/ART PAN,” ujarnya.

Kader PAN yang juga merupakan loyalis mantan Ketua Umum DPP Hatta Rajasa, Tjatur Sapto Edy, mengatakan dia sudah memprediksi Zulkifli akan membawa PAN keluar dari KMP. ”Kan ini sudah saya prediksi sejak lama,” ujar mantan Ketua Fraksi PAN DPR itu kemarin.

Menurut Tjatur, dia juga sudah menemui Hatta Rajasa menyampaikan perubahan arah kebijakan politik PAN yang mendukung pemerintah. Ditanya lebih lanjut soal respons Hatta Rajasa, Tjatur enggan berkomentar lebih jauh. ”Pada saatnya nanti saya akan bicara,” ujar anggota Komisi III DPR itu.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto juga membenarkan bahwa keputusan mendukung Jokowi- JK hanya hasil pembicaraan antara Zulkifli Hasan, Sutrsino Bachir, dan Amien Rais. Namun dia mengakui pengurus wilayah PAN akan segera dipanggil mengikuti rapimnas di Jakarta guna membahas hal tersebut. ”Besok (hari ini) ketua DPW se- Indonesia dipanggil untuk diberi penyampaian mengenai situasi terkini,” ucap Sekretaris Fraksi PAN DPR ini kemarin.

Sementara itu Amien Rais menyatakan Zulkifli Hasan sudah berkomunikasi dengannya sebelum menyatakan rencana bergabung ke koalisi pendukung pemerintah. ”Bergabungnya PAN dalam koalisi pemerintah ini menjadi titik awal keluarnya bangsa dari masa krisis,” kata Amien saat jumpa pers di kediamannya Pandean Sari, Condong Catur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemarin.

Menurut dia, keputusan PAN tersebut sudah dipertimbangkan demi kebaikan bangsa. Namun Amien mengingatkan pemerintahan Jokowi untuk jangan hanya membujuk PAN untuk mendukung pemerintah, lalu merasa cukup ketika memberikan kompensasi kursi menteri, tetapi tidak berusaha keras bersama-sama memperbaiki kondisi bangsa. ”Jika itu yang terjadi, hakikatnya sedang ada usaha pecah belah kekuatan politik dan mengindikasikan panggung politik akan lebih runyam dan gaduh,” ujarnya.

Pengamat politik dan Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandez menyatakan Zulkifli Hasan perlu waspada karena sebagian kader yang terlihat menolak PAN bergabung ke dalam pemerintahan bisa menjadi benalu. ”Saya lihat keputusan PAN mendukung pemerintahan melewati pembahasan internal yang cukup alot. Beberapa kader tidak pernah diajak bicara. Jika tidak ada kontrol akan menimbulkan gejolak internal,” ucapnya kemarin.

Potensi gejolak itu tidak bisa dianggap remeh karena sejatinya barisan pendukung Hatta Rajasa yang masih menginginkan PAN di KMP cukup besar. Itu bisa dilihat pada peta dukungan saat pemilihan ketua umum di kongres dengan Zulkifli hanya unggul enam suara atas Hatta.

”Jika mendukung pemerintah ini bukan keputusan bulat, rawan menimbulkan gejolak dan akan ada suara kontra. Itu bisa mengancam kepemimpinan Zulkifli, kursinya bisa digoyang,” katanya. Dia juga menilai pernyataan Zulkifli bahwa PAN bergabung ke pemerintah, tapi tidak pernah menyatakan keluar dari KMP atau gabung dengan KIH merupakan bentuk pernyataan bersayap dan terlihat hanya basa-basi politik saja.

”Zulkifli lihai memainkan akrobat, kata-kata bersayap, tidak mungkin juga PAN bermain dua kaki. Pernyataannya itu untuk membuat orang memaklumi, padahal posisinya tetap di pemerintahan,” ujarnya.

Kiswondari/ Mula akmal/ Priyo setyawan