Ekonomi Harus Dibangun dari Bawah
Ekonomi Harus Dibangun dari Bawah
A
A
A
KENDARI - Kondisi perekonomian Indonesia yang melambat membuat kesenjangan sosial kian melebar. Kehidupan masyarakat menengah bawah pun makin tertinggal dibandingkan kalangan menengah atas.
Untuk membangun ekonomi pemerintah seharusnya mendorong golongan tidak mampu ini untuk naik kelas. Dengan upaya itu kesenjangan di masyarakat dapat dipersempit. ”Kesenjangan harus dipersempit. Kalau itu dilakukan, partisipasi masyarakat untuk ikut membangun akan besar. Kalau itu terjadi, bisa membuat pertumbuhan lebih baik lagi,” kata Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) pada deklarasi dan pelantikan pengurus DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kendari kemarin.
Menurut HT, masyarakat bawah saat ini kian tertekan oleh persoalan ekonomi. Nilai tukar rupiah yang terus tergerus membuat kualitas hidup mereka juga ikut menurun. Apalagi, sebagianbesarbahanpokokyang dikonsumsi masyarakat bawah diperoleh dari impor. Sebagai informasi, nilai tukar rupiah kemarin mencapai Rp14.127 per dolar AS. ”Pada 2013 saja kesenjangansosialsangat lebar, apalagi sekarang,” katanya.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kesenjangan sosial atau rasio gini Indonesia pada 2013 sebesar 0,41. Angka tersebut lebih tinggi dari 2010 yang hanya 0,38. Makin besar angka rasio gini makin besar ketimpangan yang terjadi di Indonesia. HT mengatakan, kesenjangan tersebut dapat terlihat dari dana pihak ketiga (DPK) yang tersimpan di bank yang didominasi segelintir orang.
Mengutip data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dari total simpanan per Juni 2015 sebesar Rp4.411,68 triliun, Rp2.531 triliun di antaranya merupakan pemilik rekening dengan dana di atas Rp2 miliar. Artinya, 57,37% atau hampir 60% dana yang tersimpan di bank adalah milik orang yang nilai simpanannya di atas Rp2 miliar. Jumlah rekening tersebut sebanyak 214.052 buah, jauh lebih kecil dibanding penduduk Indonesia sebesar 250 juta penduduk.
Mendorong masyarakat bawah dan mengurangi kesenjangan harus dilakukan dengan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Daerah perlu dikembangkan sesuai dengan potensinya masing-masing, baik potensi laut, pariwisata, tambang, pertanian, atau lainnya. ”Dikembangkan lebih luas lagi. Tapi pada saat yang bersamaan kita harus mampu menyentuh masyarakat menengah bawah,” ujarnya.
Adapun untuk pelaku usaha mikro kecil, pertanian, nelayan, perlu diberikan akses pendanaan yang mudah dengan bunga yang murah. Tidak itu saja, mereka harus diberi pelatihan dan proteksi. HT mencontohkan di bidang pertanian, pernah suatu ketika kelompok petani tebu asal Jawa Tengah mengeluhkan gempuran impor yang menekan harga tebu mereka di saat panen.
Hal seperti itu seharusnya tidak boleh terjadi. Saat panen impor seharusnya tidak boleh masuk. HT menambahkan, untuk membangun Indonesia tidak hanya dengan menggenjot proyek-proyek besar seperti infrastruktur. ”Presiden harus fokus juga pada program yang didedikasikan kepada masyarakat menengah bawah. Karena kesenjangan masyarakat cukup parah,” desaknya.
Deklarasi Perindo Sulbar dan Sultra
Dalam satu hari HT bertemu kader Perindo di dua provinsi, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Agenda di dua provinsi ini konsolidasi sekaligus deklarasi pengurus DPW dan DPD. Tidak itu saja, HT juga menyerahkan ambulans kepada masingmasing provinsi untuk digunakan masyarakat di wilayah tersebut. Kepada kader Perindo HT berpesan agar berupaya membuat partai mengakar hingga ke bawah, yakni hingga tingkatan RW.
”Dengan begitu keberadaan pengurus lebih dekat dengan masyarakat. Karena kita hadir untuk melayani, bukan untuk dilayani,” tuturnya. Dia juga mengatakan Partai Perindo akan terus berbuat untuk masyarakat, seperti membangun jembatan-jembatan yang sudah rusak di daerah-daerah, membuat program UMKM, dan berbagai kegiatan lain yang merupakan program konkret untuk masyarakat.
Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Anwar Adnan Saleh meyakini lahirnya Partai Perindo akan membawa perubahan di Indonesia. ”Perindo akan bisa mempersatukan anak bangsa untuk keluar dari masalah yang dihadapi saat ini,” ujarnya. Dalam acara deklarasi dikedua provinsi tersebut tampak hadir pengurus DPP Partai Perindo. Mereka antara lain Sekjen DPP Ahmad Rofiq, Ketua Bidang Organisasi Syafril Nasution, dan Ketua Bidang Politik Arya Mahendra Sinulingga.
Andi indra
Untuk membangun ekonomi pemerintah seharusnya mendorong golongan tidak mampu ini untuk naik kelas. Dengan upaya itu kesenjangan di masyarakat dapat dipersempit. ”Kesenjangan harus dipersempit. Kalau itu dilakukan, partisipasi masyarakat untuk ikut membangun akan besar. Kalau itu terjadi, bisa membuat pertumbuhan lebih baik lagi,” kata Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) pada deklarasi dan pelantikan pengurus DPW Partai Perindo Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kendari kemarin.
Menurut HT, masyarakat bawah saat ini kian tertekan oleh persoalan ekonomi. Nilai tukar rupiah yang terus tergerus membuat kualitas hidup mereka juga ikut menurun. Apalagi, sebagianbesarbahanpokokyang dikonsumsi masyarakat bawah diperoleh dari impor. Sebagai informasi, nilai tukar rupiah kemarin mencapai Rp14.127 per dolar AS. ”Pada 2013 saja kesenjangansosialsangat lebar, apalagi sekarang,” katanya.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kesenjangan sosial atau rasio gini Indonesia pada 2013 sebesar 0,41. Angka tersebut lebih tinggi dari 2010 yang hanya 0,38. Makin besar angka rasio gini makin besar ketimpangan yang terjadi di Indonesia. HT mengatakan, kesenjangan tersebut dapat terlihat dari dana pihak ketiga (DPK) yang tersimpan di bank yang didominasi segelintir orang.
Mengutip data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dari total simpanan per Juni 2015 sebesar Rp4.411,68 triliun, Rp2.531 triliun di antaranya merupakan pemilik rekening dengan dana di atas Rp2 miliar. Artinya, 57,37% atau hampir 60% dana yang tersimpan di bank adalah milik orang yang nilai simpanannya di atas Rp2 miliar. Jumlah rekening tersebut sebanyak 214.052 buah, jauh lebih kecil dibanding penduduk Indonesia sebesar 250 juta penduduk.
Mendorong masyarakat bawah dan mengurangi kesenjangan harus dilakukan dengan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Daerah perlu dikembangkan sesuai dengan potensinya masing-masing, baik potensi laut, pariwisata, tambang, pertanian, atau lainnya. ”Dikembangkan lebih luas lagi. Tapi pada saat yang bersamaan kita harus mampu menyentuh masyarakat menengah bawah,” ujarnya.
Adapun untuk pelaku usaha mikro kecil, pertanian, nelayan, perlu diberikan akses pendanaan yang mudah dengan bunga yang murah. Tidak itu saja, mereka harus diberi pelatihan dan proteksi. HT mencontohkan di bidang pertanian, pernah suatu ketika kelompok petani tebu asal Jawa Tengah mengeluhkan gempuran impor yang menekan harga tebu mereka di saat panen.
Hal seperti itu seharusnya tidak boleh terjadi. Saat panen impor seharusnya tidak boleh masuk. HT menambahkan, untuk membangun Indonesia tidak hanya dengan menggenjot proyek-proyek besar seperti infrastruktur. ”Presiden harus fokus juga pada program yang didedikasikan kepada masyarakat menengah bawah. Karena kesenjangan masyarakat cukup parah,” desaknya.
Deklarasi Perindo Sulbar dan Sultra
Dalam satu hari HT bertemu kader Perindo di dua provinsi, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Agenda di dua provinsi ini konsolidasi sekaligus deklarasi pengurus DPW dan DPD. Tidak itu saja, HT juga menyerahkan ambulans kepada masingmasing provinsi untuk digunakan masyarakat di wilayah tersebut. Kepada kader Perindo HT berpesan agar berupaya membuat partai mengakar hingga ke bawah, yakni hingga tingkatan RW.
”Dengan begitu keberadaan pengurus lebih dekat dengan masyarakat. Karena kita hadir untuk melayani, bukan untuk dilayani,” tuturnya. Dia juga mengatakan Partai Perindo akan terus berbuat untuk masyarakat, seperti membangun jembatan-jembatan yang sudah rusak di daerah-daerah, membuat program UMKM, dan berbagai kegiatan lain yang merupakan program konkret untuk masyarakat.
Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Anwar Adnan Saleh meyakini lahirnya Partai Perindo akan membawa perubahan di Indonesia. ”Perindo akan bisa mempersatukan anak bangsa untuk keluar dari masalah yang dihadapi saat ini,” ujarnya. Dalam acara deklarasi dikedua provinsi tersebut tampak hadir pengurus DPP Partai Perindo. Mereka antara lain Sekjen DPP Ahmad Rofiq, Ketua Bidang Organisasi Syafril Nasution, dan Ketua Bidang Politik Arya Mahendra Sinulingga.
Andi indra
(bbg)
Explore More