Niat KPK Berantas Politik Uang di Pilkada Jangan Dipolitisasi
Rabu, 02 September 2015 - 04:02 WIB
Niat KPK Berantas Politik Uang di Pilkada Jangan Dipolitisasi
A
A
A
JAKARTA - Niat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ingin meminimalisir terjadinya politik uang di dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) mendapatkan respons dari berbagai pihak.
Salah satunya dari anggota Komisi II, Arteria Dahlan. Arteria yang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengapresiasi niat KPK untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pilkada serentak 2015.
Namun, Arteria meminta KPK harus berkeja secara proporsional untuk melaksanakan niatan tersebut. "Yang mau di OTT itu dalam konteks apa? Kadang-kadang OTT, biaya operasional di pilkada itu bukan bagi-bagi uang," kata Arteria di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa 1 September 2015 kemarin.
Menurut Arteria, selama kampanye, pemberian uang kepada tim untuk pemenangan tidak bisa dianggap sebagai money politics. "Pilkada serentak itu dilakukan di 269 kota/kabupaten. Jumlah KPK sedikit, lebih baik KPK fokus kepada permasalahan besar lainnya. Tapi, saya tetap mengapresiasi hal ini," imbuh dia.
Menurut Arteria, KPK tidak perlu fokus melakukan OTT di Pilkada. Pasalnya, masih banyak permasalahan yang lebih besar untuk diselesaikan oleh KPK.
Arteria pun mewanti-wanti agar niatan KPK untuk memberantas politik uang di Pilkada jangan sampai dipolitisasi oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. "Jangan sampai, KPK dijadikan alat untuk memluskan dengan memenangkan pasangan tertentu dengan penegakan hukum. Kalau KPK tidak hati-hati akan menggiurkan pasangan di Pilkada," kata Arteria.
Salah satunya dari anggota Komisi II, Arteria Dahlan. Arteria yang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengapresiasi niat KPK untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pilkada serentak 2015.
Namun, Arteria meminta KPK harus berkeja secara proporsional untuk melaksanakan niatan tersebut. "Yang mau di OTT itu dalam konteks apa? Kadang-kadang OTT, biaya operasional di pilkada itu bukan bagi-bagi uang," kata Arteria di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa 1 September 2015 kemarin.
Menurut Arteria, selama kampanye, pemberian uang kepada tim untuk pemenangan tidak bisa dianggap sebagai money politics. "Pilkada serentak itu dilakukan di 269 kota/kabupaten. Jumlah KPK sedikit, lebih baik KPK fokus kepada permasalahan besar lainnya. Tapi, saya tetap mengapresiasi hal ini," imbuh dia.
Menurut Arteria, KPK tidak perlu fokus melakukan OTT di Pilkada. Pasalnya, masih banyak permasalahan yang lebih besar untuk diselesaikan oleh KPK.
Arteria pun mewanti-wanti agar niatan KPK untuk memberantas politik uang di Pilkada jangan sampai dipolitisasi oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. "Jangan sampai, KPK dijadikan alat untuk memluskan dengan memenangkan pasangan tertentu dengan penegakan hukum. Kalau KPK tidak hati-hati akan menggiurkan pasangan di Pilkada," kata Arteria.
(whb)
