UU Haji Harus Akomodir Jumlah Petugas Haji
Selasa, 01 September 2015 - 09:45 WIB
UU Haji Harus Akomodir Jumlah Petugas Haji
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Deding Ishak mengusulkan untuk memasukkan jumlah petugas haji ke dalam Undang-undang (UU) Penyelenggaraan Haji.
Menurutnya, usulan tersebut untuk menghindari kesalahpahaman di masyarakat akan keberadaan petugas haji selama ini yang diduga menggunakan kuota jamaah haji.
“Usulan tersebut berawal dari Anggito Abimanyu yang usul untuk memasukkan jumlah petugas haji, baik dari lingkungan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Perhubungan dan DPR sendiri sebagai pengawas, dalam undang-undang peyelenggaraan haji dan umrah yang tengah kami susun,” ungkap Deding di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.
Deding mengatakan, kesertaan petugas haji dan DPR sebagai pengawas dalam penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya tidak menggunakan kuota jamaah, melainkan haji nonkuota yang semua itu ada dalam Peraturan Menteri Agama.
Diakuinya, jumlah petugas haji, termasuk DPR sebagai pengawas penyelenggaraan Ibadah haji harus ditetapkan dan dimasukkan dalam UU Haji dan zumrah.
"Selama ini dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 hal tersebut sama sekali tidak tercantum. Sehingga tidak jarang keberadaan petugas haji ke tanah suci kerap menimbulkan perbincangan bahkan fitnah di masyarakat. Mereka menduga keberadaan petugas haji ke tanah suci dengan menggunakan jatah kuota calon jamaah haji lainnya," katanya.
Politikus Golkar ini mengatakan, usulan tersebut guna untuk menghindari fitnah bahwa petugas haji menggunakan kuota calon jamaah haji. Untuk jumlah harus didiskusikan kepada kebutuhan dari pemerintah dan DPR.
"Namun yang pasti harus undang-undang yang akan menjadi payung hukum dalam menaungi keberadaan petugas haji dan anggota DPR sebagai pengawas penyelenggaraan haji itu sendiri," tambahnya.
Menurutnya, usulan tersebut untuk menghindari kesalahpahaman di masyarakat akan keberadaan petugas haji selama ini yang diduga menggunakan kuota jamaah haji.
“Usulan tersebut berawal dari Anggito Abimanyu yang usul untuk memasukkan jumlah petugas haji, baik dari lingkungan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Perhubungan dan DPR sendiri sebagai pengawas, dalam undang-undang peyelenggaraan haji dan umrah yang tengah kami susun,” ungkap Deding di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.
Deding mengatakan, kesertaan petugas haji dan DPR sebagai pengawas dalam penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya tidak menggunakan kuota jamaah, melainkan haji nonkuota yang semua itu ada dalam Peraturan Menteri Agama.
Diakuinya, jumlah petugas haji, termasuk DPR sebagai pengawas penyelenggaraan Ibadah haji harus ditetapkan dan dimasukkan dalam UU Haji dan zumrah.
"Selama ini dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 hal tersebut sama sekali tidak tercantum. Sehingga tidak jarang keberadaan petugas haji ke tanah suci kerap menimbulkan perbincangan bahkan fitnah di masyarakat. Mereka menduga keberadaan petugas haji ke tanah suci dengan menggunakan jatah kuota calon jamaah haji lainnya," katanya.
Politikus Golkar ini mengatakan, usulan tersebut guna untuk menghindari fitnah bahwa petugas haji menggunakan kuota calon jamaah haji. Untuk jumlah harus didiskusikan kepada kebutuhan dari pemerintah dan DPR.
"Namun yang pasti harus undang-undang yang akan menjadi payung hukum dalam menaungi keberadaan petugas haji dan anggota DPR sebagai pengawas penyelenggaraan haji itu sendiri," tambahnya.
(maf)
