Ekonomi Lesu, 26.000 Pekerja Kena PHK
Ekonomi Lesu, 26.000 Pekerja Kena PHK
A
A
A
JAKARTA - Perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional membawa dampak serius pada nasib puluhan ribu pekerja. Sedikitnya 26.000 pekerja telah kehilangan mata pencaharian sejak awal tahun.
Sebagai imbasnya, puluhan ribu buruh hari ini akan mengepung Istana menuntut pemerintah mengatasi masalah tersebut.
”Mengenai data PHK per hari ini ada sekitar 26.000 buruh dari potensi 30.000. Pemerintah tentu saja fokus pada pembenahan ekonomi ini dalam rangka mengurangi PHK,” ujar Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dakhiri seusai mengikuti rapat di Kantor Kemenko Polhukam kemarin. Hadir dalam rapat koordinasi ini, di antaranya Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan dan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti.
Menurut Hanif, pemerintah terus melakukan komunikasi dengan dunia usaha dan meminta agar PHK ini bukan menjadi pilihan pertama dalam menyiasati krisis, tetapi sebagai pilihan terakhir. ”Jadi kalau bisa jangan PHK, jadi situasi ekonomi seperti sekarang ini harus disiasati dengan cara yang lain terlebih dahulu,” ujarnya. Pemerintah juga tengah menyiapkan program-program antisipasi bagi mereka yang terkena PHK seperti program padat karya, kewirausahaan.
Diharapkan, upaya tersebut memberikan daya tahan yang cukup kuat bagi masyarakat. Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menilai angka PHK yang diakibatkan pelemahan rupiah bisa jadi lebih besar dari jumlah yang disampaikan Menaker Hanif Dakhiri. ”Datanya belum pasti, sebelumnya kondisi seperti ini sudah terjadi beberapa bulan lalu. Dengan pelemahan rupiah ini, industri yang menggunakan bahan impor seperti garmen, obat memang mengalami langkah berat, ditambah dengan berbagai hal seperti masalah perizinan, jadi imbasnya memang terjadi PHK,” kata Dede Yusuf tadi malam.
Dia mengungkapkan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk menolong para pekerja terhindar dari PHK. Pertama, pemerintah perlu mengajak bicara para pengusaha dan memberikan semacam insentif atau keringanan sebagai imbal balik agar mereka tidak merugi dan tidak melakukan PHK terhadap karyawannya. ”Bisa dengan menurunkan bea impor misalnya, juga bisa dengan mempermudah dan menurunkan biaya perizinan atau bahkan menurunkan pajaknya,” urainya.
Kedua, pemerintah bisa memaksimalkan pembangunan infrastruktur yang bisa menyerap tenaga kerja agar adanya PHK tak berpengaruh pada meningkatnya angka pengangguran. Sementara itu Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) menegaskan rencana pemerintah menaikkan kembali target cukai rokok tahun depan akan memberatkan industri. Ribuan pekerja terancam di-PHK jika rencana ini jadi diterapkan.
”Ratusan ribu orang terancam kehilangan pekerjaan. Pemerintah harus memerhatikan aspek ekonomi- sosial dalam mengambil kebijakan kenaikan cukai rokok kali ini,” ujar Sekjen Gappri Hasan Aoni Aziz kemarin. Seperti diketahui dalam RABPN 2016 target cukai rokok dinaikkan dari sebelumnya Rp139,1 triliun menjadi Rp148,9 triliun di tengah kondisi ekonomi yang sedang mengalami perlambatan.
Hasan mengatakan, seyogianya pemerintah berpihak pada perlindungan tenaga kerja dan industri yang menyerap banyak tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah untuk menekan angka pengangguran. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, krisis sekarang ini di tengah ancaman PHK massal sesungguhnya bukan hanya karena pengaruh global atau mata uang yang menyebabkan terpukulnya industri.
Jika melihat ke belakang, salah satu penyebabnya adalah masalah kenaikan harga BBM yang membuat daya beli masyarakat turun. Celakanya, fenomena ini tidak diimbangi dengan strategi pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Ketika daya beli turun, kebijakan pemerintah di era sebelumnya selalu menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat.
Di antaranya melalui berbagai kebijakan seperti subsidi untuk masyarakat, misalnya bantuan langsung tunai, subsidi BBM, subsidi pupuk. ”Tapi saat ini ketika harga barang meningkat, daya beli masyarakat tidak dijaga,” katanya. Dia memperkirakan hampir 100.000 buruh akan terkena PHK karena industri yang bergerak di sektor riil mengalami perlambatan ekonomi.
”Ancaman PHK ini datang dari tiga kategori perusahaan, yakni perusahaan yang benarbenar tutup dan harus mem- PHK buruh, perusahaan yang tidak tutup tapi mengurangi jumlah karyawan, dan perusahaan yang berpotensi melakukan PHK,” kata Iqbal.
Setidaknya ada 60.000 buruh tercatat dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia yang mengalami PHK sejak satu bulan sebelum Lebaran. Sementara itu, perusahaan yang berpotensi melakukan PHK biasanya merumahkan para pekerja atau mengurangi jam kerja, bahkan meniadakan jam lembur.
Puluhan Ribu Buruh Turun ke Jalan
Hari ini sekitar 48.000 buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia akan menggelar aksi dan memenuhi Istana Negara terkait dengan potensi terjadinya PHK di berbagai pabrik industri.
”Kami perkirakan sekitar 30.000 sampai 48.000 buruh akan beraksi dengan titik kumpul di Patung Kuda, Monas, kemudian long march sampai ke Istana Negara,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di Gedung Joang Jakarta kemarin. Aksi akan dimulai pukul 10.00 WIB. Para buruh akan menyuarakan setidaknya 10 tuntutan, termasuk di dalamnya menanggapi potensi terjadinya PHK di berbagai industri, terutama bidang padat karya.
”Di Istana, kami akan diterima Sekretaris Kabinet dan Deputi IV Staf Kepresidenan,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani. Dari Istana Negara, para buruh kemudian akan berpencar ke dua lokasi selanjutnya, yaitu Kementerian Tenaga Kerja di Jalan Jenderal Gatot Subroto dan Kementerian Kesehatan di Jalan HR Rasuna Said.
Sementara itu, petugas Polda Metro Jaya sudah menyiapkan enam lokasi pengalihan arus kendaraan guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas akibat unjuk rasa tersebut. Adapun Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mempersiapkan pengalihan arus kendaraan di sekitar Semanggi, Dukuh Atas, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Kebon Sirih, Perempatan Harmoni, dan Bundaran Patung Kuda.
Selain di Jakarta, aksi buruh serentak hari ini juga akan dilakukan di 20 provinsi seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Di luar DKI Jakarta, aksi akan dipusatkan di kantor gubernur daerah masing-masing. Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengaku pemerintah menghargai hak demokrasi buruh tersebut.
Menurut Luhut, pada dasarnya pemerintah ingin buruh sejahtera, tapi ada proses yang harus dihadapi apalagi kondisi ekonomi seperti sekarangini.”MenakerdanBPJS sudah banyak memberikan akomodasi. Memang, ada hal yang sesuai aturan perundang-undangan yang belum bisa kami akomodasi,” ujarnya. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan akan mengerahkan 11.000 personel, belum termasuk tambahan pasukan cadangan dari TNI.
”Saya berharap besok (hari ini) demo bisa berjalan damai dan aman, tidak ada pelanggaran hukum. Rekan-rekan buruh tidak melakukan sweeping, kekerasan, menutup jalan, atau menduduki tempat tertentu,” ujarnya. Badrodin menegaskan akan mengambil tindakan tegas bila ada pengunjuk rasa yang melanggar hukum dan berbuat anarki.
Sementara itu, tadi malam Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masukan dari sejumlah ekonom di Tanah Air atas kondisi pelemahan nilai mata uang rupiah dalam beberapa waktu terakhir. Beberapa ekonom yang diundang hadir dalam pertemuan internal di Istana Kepresidenan Jakarta itu di antaranya Djusman Simanjuntak, Tony Prasetiantono, Prasetiantoko, Anton Gunawan, Hendri Saparini, dan Poltak Hotradero.
Ekonom Hendri Saparini setelah pertemuan dengan Presiden mengatakan ia menyampaikan kepada Presiden bahwa harus ada kebersamaan di dalam menyelesaikan dalam kondisi sekarang ini. ”Jadi kita bukan dalam kondisi yang sangat buruk sekarang ini semestinya karena kita masih mampu tumbuh dan (punya) potensi dalam negeri. Hanya bagaimana menyelesaikan ini secara bersamaan, tidak bisa parsial,” tuturnya.
Ia juga menekankan masih ada sejumlah instrumen yang belum diimplementasikan pemerintah untuk memperbanyak pasokan dolar di dalam negeri, misalnya dengan memanfaatkan hubungan bilateral dan meminta pinjaman dari lembaga-lembaga multilateral.
Sucipto/rahmat sahid/ rakhmat baihaqi/ neneng zubaidah/ant
Sebagai imbasnya, puluhan ribu buruh hari ini akan mengepung Istana menuntut pemerintah mengatasi masalah tersebut.
”Mengenai data PHK per hari ini ada sekitar 26.000 buruh dari potensi 30.000. Pemerintah tentu saja fokus pada pembenahan ekonomi ini dalam rangka mengurangi PHK,” ujar Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dakhiri seusai mengikuti rapat di Kantor Kemenko Polhukam kemarin. Hadir dalam rapat koordinasi ini, di antaranya Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan dan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti.
Menurut Hanif, pemerintah terus melakukan komunikasi dengan dunia usaha dan meminta agar PHK ini bukan menjadi pilihan pertama dalam menyiasati krisis, tetapi sebagai pilihan terakhir. ”Jadi kalau bisa jangan PHK, jadi situasi ekonomi seperti sekarang ini harus disiasati dengan cara yang lain terlebih dahulu,” ujarnya. Pemerintah juga tengah menyiapkan program-program antisipasi bagi mereka yang terkena PHK seperti program padat karya, kewirausahaan.
Diharapkan, upaya tersebut memberikan daya tahan yang cukup kuat bagi masyarakat. Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menilai angka PHK yang diakibatkan pelemahan rupiah bisa jadi lebih besar dari jumlah yang disampaikan Menaker Hanif Dakhiri. ”Datanya belum pasti, sebelumnya kondisi seperti ini sudah terjadi beberapa bulan lalu. Dengan pelemahan rupiah ini, industri yang menggunakan bahan impor seperti garmen, obat memang mengalami langkah berat, ditambah dengan berbagai hal seperti masalah perizinan, jadi imbasnya memang terjadi PHK,” kata Dede Yusuf tadi malam.
Dia mengungkapkan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk menolong para pekerja terhindar dari PHK. Pertama, pemerintah perlu mengajak bicara para pengusaha dan memberikan semacam insentif atau keringanan sebagai imbal balik agar mereka tidak merugi dan tidak melakukan PHK terhadap karyawannya. ”Bisa dengan menurunkan bea impor misalnya, juga bisa dengan mempermudah dan menurunkan biaya perizinan atau bahkan menurunkan pajaknya,” urainya.
Kedua, pemerintah bisa memaksimalkan pembangunan infrastruktur yang bisa menyerap tenaga kerja agar adanya PHK tak berpengaruh pada meningkatnya angka pengangguran. Sementara itu Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) menegaskan rencana pemerintah menaikkan kembali target cukai rokok tahun depan akan memberatkan industri. Ribuan pekerja terancam di-PHK jika rencana ini jadi diterapkan.
”Ratusan ribu orang terancam kehilangan pekerjaan. Pemerintah harus memerhatikan aspek ekonomi- sosial dalam mengambil kebijakan kenaikan cukai rokok kali ini,” ujar Sekjen Gappri Hasan Aoni Aziz kemarin. Seperti diketahui dalam RABPN 2016 target cukai rokok dinaikkan dari sebelumnya Rp139,1 triliun menjadi Rp148,9 triliun di tengah kondisi ekonomi yang sedang mengalami perlambatan.
Hasan mengatakan, seyogianya pemerintah berpihak pada perlindungan tenaga kerja dan industri yang menyerap banyak tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah untuk menekan angka pengangguran. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, krisis sekarang ini di tengah ancaman PHK massal sesungguhnya bukan hanya karena pengaruh global atau mata uang yang menyebabkan terpukulnya industri.
Jika melihat ke belakang, salah satu penyebabnya adalah masalah kenaikan harga BBM yang membuat daya beli masyarakat turun. Celakanya, fenomena ini tidak diimbangi dengan strategi pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Ketika daya beli turun, kebijakan pemerintah di era sebelumnya selalu menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat.
Di antaranya melalui berbagai kebijakan seperti subsidi untuk masyarakat, misalnya bantuan langsung tunai, subsidi BBM, subsidi pupuk. ”Tapi saat ini ketika harga barang meningkat, daya beli masyarakat tidak dijaga,” katanya. Dia memperkirakan hampir 100.000 buruh akan terkena PHK karena industri yang bergerak di sektor riil mengalami perlambatan ekonomi.
”Ancaman PHK ini datang dari tiga kategori perusahaan, yakni perusahaan yang benarbenar tutup dan harus mem- PHK buruh, perusahaan yang tidak tutup tapi mengurangi jumlah karyawan, dan perusahaan yang berpotensi melakukan PHK,” kata Iqbal.
Setidaknya ada 60.000 buruh tercatat dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia yang mengalami PHK sejak satu bulan sebelum Lebaran. Sementara itu, perusahaan yang berpotensi melakukan PHK biasanya merumahkan para pekerja atau mengurangi jam kerja, bahkan meniadakan jam lembur.
Puluhan Ribu Buruh Turun ke Jalan
Hari ini sekitar 48.000 buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia akan menggelar aksi dan memenuhi Istana Negara terkait dengan potensi terjadinya PHK di berbagai pabrik industri.
”Kami perkirakan sekitar 30.000 sampai 48.000 buruh akan beraksi dengan titik kumpul di Patung Kuda, Monas, kemudian long march sampai ke Istana Negara,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di Gedung Joang Jakarta kemarin. Aksi akan dimulai pukul 10.00 WIB. Para buruh akan menyuarakan setidaknya 10 tuntutan, termasuk di dalamnya menanggapi potensi terjadinya PHK di berbagai industri, terutama bidang padat karya.
”Di Istana, kami akan diterima Sekretaris Kabinet dan Deputi IV Staf Kepresidenan,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani. Dari Istana Negara, para buruh kemudian akan berpencar ke dua lokasi selanjutnya, yaitu Kementerian Tenaga Kerja di Jalan Jenderal Gatot Subroto dan Kementerian Kesehatan di Jalan HR Rasuna Said.
Sementara itu, petugas Polda Metro Jaya sudah menyiapkan enam lokasi pengalihan arus kendaraan guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas akibat unjuk rasa tersebut. Adapun Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mempersiapkan pengalihan arus kendaraan di sekitar Semanggi, Dukuh Atas, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Kebon Sirih, Perempatan Harmoni, dan Bundaran Patung Kuda.
Selain di Jakarta, aksi buruh serentak hari ini juga akan dilakukan di 20 provinsi seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Di luar DKI Jakarta, aksi akan dipusatkan di kantor gubernur daerah masing-masing. Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengaku pemerintah menghargai hak demokrasi buruh tersebut.
Menurut Luhut, pada dasarnya pemerintah ingin buruh sejahtera, tapi ada proses yang harus dihadapi apalagi kondisi ekonomi seperti sekarangini.”MenakerdanBPJS sudah banyak memberikan akomodasi. Memang, ada hal yang sesuai aturan perundang-undangan yang belum bisa kami akomodasi,” ujarnya. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan akan mengerahkan 11.000 personel, belum termasuk tambahan pasukan cadangan dari TNI.
”Saya berharap besok (hari ini) demo bisa berjalan damai dan aman, tidak ada pelanggaran hukum. Rekan-rekan buruh tidak melakukan sweeping, kekerasan, menutup jalan, atau menduduki tempat tertentu,” ujarnya. Badrodin menegaskan akan mengambil tindakan tegas bila ada pengunjuk rasa yang melanggar hukum dan berbuat anarki.
Sementara itu, tadi malam Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masukan dari sejumlah ekonom di Tanah Air atas kondisi pelemahan nilai mata uang rupiah dalam beberapa waktu terakhir. Beberapa ekonom yang diundang hadir dalam pertemuan internal di Istana Kepresidenan Jakarta itu di antaranya Djusman Simanjuntak, Tony Prasetiantono, Prasetiantoko, Anton Gunawan, Hendri Saparini, dan Poltak Hotradero.
Ekonom Hendri Saparini setelah pertemuan dengan Presiden mengatakan ia menyampaikan kepada Presiden bahwa harus ada kebersamaan di dalam menyelesaikan dalam kondisi sekarang ini. ”Jadi kita bukan dalam kondisi yang sangat buruk sekarang ini semestinya karena kita masih mampu tumbuh dan (punya) potensi dalam negeri. Hanya bagaimana menyelesaikan ini secara bersamaan, tidak bisa parsial,” tuturnya.
Ia juga menekankan masih ada sejumlah instrumen yang belum diimplementasikan pemerintah untuk memperbanyak pasokan dolar di dalam negeri, misalnya dengan memanfaatkan hubungan bilateral dan meminta pinjaman dari lembaga-lembaga multilateral.
Sucipto/rahmat sahid/ rakhmat baihaqi/ neneng zubaidah/ant
(ars)
Explore More