Fraksi Terbelah Sikapi Proyek DPR
Kamis, 27 Agustus 2015 - 09:21 WIB
Fraksi Terbelah Sikapi Proyek DPR
A
A
A
JAKARTA - Rencana DPR membangun kompleks parlemen terus menuai pro-kontra. Sikap fraksi-fraksi di DPR juga mulai terbelah dalam menyikapi isu tersebut.
Namun, mengacu pada dinamika sejak rencana itu bergulir hingga menjadi polemik di publik, muncul kesan bahwa sikap beberapa fraksi yang menolak bukanlah bentuk konsistensi untuk menolak tujuh proyek tersebut. Mereka sekadar mengikuti opini publik yang saat ini cenderung negatif dalam melihat rencana itu. Pada umumnya fraksi DPR berpendapat bahwa pembangunan gedung DPR mendesak karena gedung yang ada sudah melebihi kapasitas.
Namun ketika publik mulai keras menyampaikan penolakan, beberapa di antara fraksi di DPR berbalik arah menunjukkan sikap penolakan. Hal itu antara lain ditunjukkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Meskipun mendukung sikap Presiden Joko Widodo yang meminta agar proyek tersebut ditinjau ulang, bagi mereka proyek tetap dianggap perlu tetapi dengan catatan dibiayai secara multiyears dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.
“Jujur, kebutuhan terhadap proyek-proyek tersebut ada. Namun realisasinya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara,” kata anggota Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno kemarin.
Sementara menurut Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukriyanto, banyak pilihan dan cara bijak yang bisa ditempuh atas rencana proyek tersebut. “Evaluasi, penyesuaian, penundaan dan atau menetapkan skala prioritas secara bertahap mungkin bisa menjadi bagian yang bisa dipertimbangkan,” kata Didik kemarin.
Menurut Didik, realitas yang dihadapi DPR saat ini memang menyulitkan. Di satu sisi kondisi ruang kerja anggota DPR membutuhkan perbaikan dan sarana untuk peningkatan keamanan, tetapi di sisi lain kondisi perekonomian sedang mengkhawatirkan.
Sikap tidak tegas juga ditunjukkan Fraksi Partai NasDem. Menurut Sekretaris Fraksi NasDem Johnny G Plate, pihaknya ingin DPR tidak terburu-buru menganggarkan pembangunan tujuh proyek di DPR dalam APBN 2016 karena kondisi perekonomian Indonesia saat ini sedang menurun. “Kami tunggu kajian pemerintah, apakah itu bisa dibiayai sekarang dengan kondisi ekonomi negara saat ini,” katanya.
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menegaskan pembangunan gedung itu diperlukan terutama untuk ruang kerja. “Yang pasti memang kondisinya sudah sangat tidak layak. Kan bahaya kalau gedung diisi beban berlebih, secara hitungan struktural tak memenuhi syarat,” katanya.
Senada, Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai pembangunan gedung baru DPR saat ini sudah sangat mendesak. Menurut dia, jika gedung baru tidak segera dibangun, dikhawatirkan akan terjadi kecelakaan yang disebabkan terlampauinya kapasitas.
Rahmat sahid
Namun, mengacu pada dinamika sejak rencana itu bergulir hingga menjadi polemik di publik, muncul kesan bahwa sikap beberapa fraksi yang menolak bukanlah bentuk konsistensi untuk menolak tujuh proyek tersebut. Mereka sekadar mengikuti opini publik yang saat ini cenderung negatif dalam melihat rencana itu. Pada umumnya fraksi DPR berpendapat bahwa pembangunan gedung DPR mendesak karena gedung yang ada sudah melebihi kapasitas.
Namun ketika publik mulai keras menyampaikan penolakan, beberapa di antara fraksi di DPR berbalik arah menunjukkan sikap penolakan. Hal itu antara lain ditunjukkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Meskipun mendukung sikap Presiden Joko Widodo yang meminta agar proyek tersebut ditinjau ulang, bagi mereka proyek tetap dianggap perlu tetapi dengan catatan dibiayai secara multiyears dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.
“Jujur, kebutuhan terhadap proyek-proyek tersebut ada. Namun realisasinya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara,” kata anggota Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno kemarin.
Sementara menurut Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukriyanto, banyak pilihan dan cara bijak yang bisa ditempuh atas rencana proyek tersebut. “Evaluasi, penyesuaian, penundaan dan atau menetapkan skala prioritas secara bertahap mungkin bisa menjadi bagian yang bisa dipertimbangkan,” kata Didik kemarin.
Menurut Didik, realitas yang dihadapi DPR saat ini memang menyulitkan. Di satu sisi kondisi ruang kerja anggota DPR membutuhkan perbaikan dan sarana untuk peningkatan keamanan, tetapi di sisi lain kondisi perekonomian sedang mengkhawatirkan.
Sikap tidak tegas juga ditunjukkan Fraksi Partai NasDem. Menurut Sekretaris Fraksi NasDem Johnny G Plate, pihaknya ingin DPR tidak terburu-buru menganggarkan pembangunan tujuh proyek di DPR dalam APBN 2016 karena kondisi perekonomian Indonesia saat ini sedang menurun. “Kami tunggu kajian pemerintah, apakah itu bisa dibiayai sekarang dengan kondisi ekonomi negara saat ini,” katanya.
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menegaskan pembangunan gedung itu diperlukan terutama untuk ruang kerja. “Yang pasti memang kondisinya sudah sangat tidak layak. Kan bahaya kalau gedung diisi beban berlebih, secara hitungan struktural tak memenuhi syarat,” katanya.
Senada, Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai pembangunan gedung baru DPR saat ini sudah sangat mendesak. Menurut dia, jika gedung baru tidak segera dibangun, dikhawatirkan akan terjadi kecelakaan yang disebabkan terlampauinya kapasitas.
Rahmat sahid
(ftr)
