Aung San Suu Kyi Yakin Menang Pemilu

NAYPYIDAW - Pemimpin oposisi Myanmar, Aung San Suu Kyi, yakin partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), akan meraih suara mayoritas di parlemen. Keyakinan itu dengan syarat jika pemilu 8 November mendatang digelar dengan jujur dan adil.

Peraih Nobel Perdamaian itu meyakini Myanmar akan menjadi negara demokratis ketika pemilu bisa digelar dengan transparan. NLD juga tidak ingin meninggalkan momentum untuk bertarung setelah vakum selama 25 tahun. Partai itu pernah memenangkan pemilu pada 1990, namun digagalkan junta militer untuk berkuasa. ”Kita seharusnya mendapatkan posisi untuk membentuk pemerintahan yang lebih baik,” kata Suu Kyi kepada AFP.

”Namun, (kekuasaan dapat diraih) jika pemilu digelar bebas dan adil, tentunya,” imbuhnya. Putri pahlawan kemerdekaan Myanmar itu memimpin partai oposisi ke parlemen setelah pemerintahan ”setengah” sipil menggantikan kekuasaan junta militer pada 2011. Pejuang demokrasi Myanmar itu mengatakan partainya menjadi target serangan dari musuh politik.

Dua laporan telah diajukan kepada otoritas pemilu terkait kasus serangan terhadap upaya keagamaan yang dilakukan NLD. ”Apa yang Anda tanyakan, kita sangat peduli dengan pelanggaran dan kecurangan pemilu,” tuturnya. Awal bulan ini Presiden Myanmar Thein Sein, mantan jenderal junta, melancarkan tekanan internal di partai berkuasa, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP).

Dia menggunakan pasukan keamanan untuk menggulingkan Shwe Mann dari kepemimpinan partai. Banyak pihak melihat itu sebagai langkah militer dan sekutunya untuk merapatkan barisan menjelang pemilu. ”Kita sangat mendukung jalan demokratisasi. Tetapi, peristiwa beberapa pekan lalu menunjukkan kita sangat jauh dari proses demokrasi,” ujar Suu Kyi mengomentari pemecatan Shwe Mann.

Pemecatan Shwe Mann diduga memiliki keterkaitan dengan NLD. Dia memiliki kedekatan politik dengan NLD. Selepas dipecat, Shwe Mann juga bergabung dengan NLD. Banyak pihak melihat NLD memiliki banyak kelemahan karena belum menentukan ”pewaris takhta” Suu Kyi.

Itu menjadi ketidakjelasan masa depan politik NLD. Beberapa bulan setelah pemilu 8 November mendatang, parlemen akan memilih presiden. ”NLD akan mengungkapkan kandidat untuk presiden hanya setelah pemilu,” kata Suu Kyi. Sayangnya, dia tidak menjelaskan calon kandidat presiden tersebut. ”Nominasi calon presiden tentunya berasal dari NLD,” imbuhnya.

Upaya politik Suu Kyi untuk memimpin Myanmar memang dijegal kekuatan militer dalam pemerintahan dan parlemen. Konstitusi yang dibuat junta menghalangi jalur Suu Kyi untuk maju sebagai presiden. Dalam konstitusi Myanmar tidak memperbolehkan warga Myanmar yang memiliki pasangan dan anak berstatus warga asing menduduki jabatan pemerintahan tertinggi.

Suami dan dua putra Suu Kyi merupakan warga Inggris. Sedangkan langkah oposisi untuk mengubah konstitusi itu dihalangi militer dan aliansinya di parlemen. Padahal, popularitas Suu Kyi masih tinggi. Setiap kampanyenya selalu dihadiri ribuan pendukung. ”Saya tidak bekerja memperjuangkan kebebasan dari ketakutan.

Saya politisi praktis yang ingin memenangi pemilu mendatang,” paparnya. Rakyat Myanmar mengetahui persis perjuangan Suu Kyi sejak 1988 setelah dia kembali ke negaranya. Kharisma seorang Suu Kyi mampu menggerakkan massa. Meski dia pernah menjalani tahanan rumah selama 15 tahun, Suu Kyi tetap memiliki semangat untuk masa depan Myanmar.

Suu Kyi juga melihat ada tren perubahan paradigma politik setelah reformasi politik setengah hati yang ternyata mampu menarik investor datang ke negara tersebut. Salah satu perubahan yang paling mendasar yakni kepemilikan ponsel bagi warga Myanmar. Itu berdampak terhadap politik.

”Rakyat semakin peduli dengan apa yang terjadi. Mereka memiliki solidaritas untuk melawan ketidakadilan dan penindasan,” ucapnya. Pemilu 8 November merupakan momen krusial bagi Myanmar. Sikapmilitersangatmenentukan. Sebelumnya, Selasa (25/8), Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing menegaskan militer akan menghormati hasil pemilu 8 November mendatang.

Dia menjamin pemiluakandigelarjujurdanadil. ”Kita tidak mempermasalahkan jika NLD memenangkan pemilu mendatang,” kata Min Aung, dikutip Reuters . Pengaruh militer di parlemen dan pemerintahan masih sangat kuat. Seperempat dari seluruh anggota parlemen merupakan pejabat militer yang tidak dipilih secara langsung.

Perubahan konstitusi yang dibuat junta pada 2008 harus membutuhkan 75% anggota parlemen. Namun, militer memiliki hak veto untuk mengubah konstitusi. Selain itu, mantan pejabat militer juga menjadi mayoritas anggota parlemen USDP, partai berkuasa.

Andika hendra m